JAKARTA - Di tengah sorotan global terhadap ketimpangan dan kesejahteraan, komitmen Indonesia untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem kembali ditegaskan di panggung internasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tekad tersebut bukan sekadar sebagai janji politik, melainkan sebagai misi yang ingin diwujudkan dalam masa kepemimpinannya.
Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, sekaligus pesan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Komitmen Indonesia Di Forum Dunia
Di hadapan para pemimpin dunia dalam World Economic Forum 2026, Prabowo menegaskan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
"Saya bertekad dalam empat tahun ke depan kita akan memberantas kemiskinan ekstrem, dan kita akan menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Itulah misi saya dalam hidup," ujar Prabowo.
Komitmen serupa juga disampaikan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi cita-cita yang ingin dicapai sebelum masa pemerintahannya berakhir pada 2029.
"Cita-cita saya, di akhir masa jabatan saya tahun 2029 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2, bisa kita ubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ujar Prabowo.
Pernyataan di dua forum berbeda itu menunjukkan konsistensi arah kebijakan pemerintah. Pengentasan kemiskinan tidak ditempatkan sebagai program jangka pendek, melainkan sebagai agenda strategis yang membutuhkan kerja lintas sektor dan kesinambungan kebijakan hingga akhir masa pemerintahan.
Pendidikan Sebagai Jalan Keluar Kemiskinan
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan bahwa pendidikan menjadi kunci utama memutus rantai kemiskinan. Melalui forum WEF maupun peresmian Sekolah Rakyat, ia menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa.
"Saya yakin bahwa sumber daya manusia menentukan pertumbuhan dan hasil yang jangka panjang. Pembangunan manusia dan kualitas sumber daya manusia adalah kunci bagi bangsa yang maju dan sejahtera. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal," ujar Prabowo.
Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan yang lebih luas. Kehadiran program ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda sekaligus membuka peluang keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia," tegas Prabowo.
Penekanan pada pendidikan menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya berbasis bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan jangka panjang melalui peningkatan kapasitas manusia.
Kebijakan Nasional Dan Data Kemiskinan
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Instruksi tersebut ditujukan kepada puluhan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar menjalankan langkah terpadu sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam kebijakan itu ditegaskan strategi yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga mengarahkan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar program lebih tepat sasaran, termasuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Pendanaan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari berbagai anggaran negara dan daerah serta sumber sah lainnya, dengan koordinasi berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Secara definisi, kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik, kategori ini setara dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Data BPS pada Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi, menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya.
Peran Pemberdayaan Dan Kebijakan Berkelanjutan
Sejumlah pihak menilai penghapusan kemiskinan membutuhkan pendekatan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya penguatan kapasitas keluarga miskin melalui pendidikan, pendampingan sosial, dan dukungan ekonomi agar kemiskinan tidak diwariskan lintas generasi.
Ia juga mengingatkan tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar.
Pandangan serupa disampaikan peneliti politik dari BRIN Athiqah Nur Alami yang menilai kapasitas institusi negara serta konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pendekatan politik harus ditempatkan sebagai bagian penting strategi nasional dalam mengurangi ketimpangan pembangunan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci memutus mata rantai kemiskinan dan membangun kemandirian bangsa.
Ia mengajak seluruh pihak bersama-sama menuntaskan target nol persen kemiskinan ekstrem serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga lima persen pada akhir periode pembangunan.
Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan kerja bersama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo di tingkat global kemudian diterjemahkan dalam kebijakan nasional, program pendidikan, serta strategi pemberdayaan sosial.
Dengan pendekatan terpadu dan konsisten, target menghapus kemiskinan ekstrem menjadi harapan yang terus diupayakan untuk terwujud dalam beberapa tahun ke depan.
