JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu strategi nasional yang tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga ekonomi syariah Indonesia.
Menurut Ni Luh, pariwisata ramah Muslim berpotensi menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi berkualitas serta meningkatkan daya saing Indonesia di level global.
Ni Luh menekankan bahwa layanan ramah Muslim di destinasi wisata bukanlah hal yang mengubah karakter dan budaya lokal, melainkan justru meningkatkan standar pelayanan yang lebih inklusif dan ramah bagi wisatawan Muslim.
"Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada tradisi, budaya, dan kearifan lokal," ujarnya.
Dalam hal ini, pariwisata ramah Muslim hadir untuk memperkaya dan memperkuat daya tarik destinasi, sekaligus menjaga keaslian budaya yang menjadi ciri khas Indonesia.
Pengembangan Ekosistem Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pariwisata ramah Muslim adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurut Ni Luh, layanan ramah Muslim ditawarkan sebagai pelengkap yang mendukung destinasi tetap terbuka dan nyaman bagi semua wisatawan, tanpa membatasi siapa yang bisa menikmati keindahan destinasi tersebut.
Selain itu, pengembangan sektor pariwisata ramah Muslim juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan posisi di kancah pariwisata global. "Pariwisata ramah Muslim menjadi bagian dari penguatan daya saing pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi nasional," tambah Ni Luh. D
engan strategi ini, Indonesia diharapkan bisa semakin menarik perhatian wisatawan Muslim global yang terus berkembang pesat, sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang unik.
Potensi Pasar Wisatawan Muslim yang Besar
Salah satu alasan mengapa pariwisata ramah Muslim menjadi fokus utama pemerintah Indonesia adalah potensi pasar yang sangat besar.
Dengan prediksi jumlah populasi Muslim dunia yang akan mencapai 2,5 miliar jiwa pada tahun 2035, serta jumlah wisatawan Muslim global yang diperkirakan mencapai 245 juta orang pada 2030, Indonesia memiliki modal demografis yang sangat kuat. Populasi Muslim Indonesia sendiri diperkirakan mencapai sekitar 248 juta jiwa, atau sekitar 87 persen dari total penduduk negara ini.
Hal ini memberi Indonesia keuntungan strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata ramah Muslim, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Selain itu, Indonesia juga menyumbang sekitar 11,3 persen dari populasi Muslim global dan 86 persen dari populasi Muslim di kawasan ASEAN. Dengan adanya basis pasar yang besar dan berkembang, Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan utama wisatawan Muslim dunia.
Kerja Sama Antarlembaga untuk Meningkatkan Kualitas Wisata Ramah Muslim
Untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia dan mitra strategis lainnya.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, yang berfungsi sebagai alat ukur kesiapan provinsi dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim yang sesuai dengan standar internasional.
Sebanyak 15 provinsi telah ditetapkan sebagai provinsi unggulan, dengan Aceh dan Banten mendapatkan pengakuan khusus karena keunikan budaya dan pengelolaan destinasi mereka.
Selain itu, Kemenpar juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperkuat rantai nilai melalui program Sertifikasi Halal untuk UMKM.
Hingga saat ini, Kemenpar telah memfasilitasi penerbitan lebih dari 14.000 sertifikat halal di 391 desa wisata yang tersebar di 33 provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan wisata yang ramah Muslim di seluruh Indonesia.
Sinergi Pemerintah untuk Menggerakkan Ekonomi Syariah
Pembangunan pariwisata ramah Muslim juga menjadi pendorong utama bagi investasi syariah, yang semakin populer di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata berfokus pada penguatan sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian UMKM.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan akses pembiayaan syariah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di sektor riil.
Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia, sambil memperkuat sektor ekonomi syariah di seluruh negeri.
Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan banyak pihak, Indonesia berambisi menjadi tujuan utama pariwisata halal di dunia.
Membangun Ekosistem Wisata Halal yang Berkelanjutan dan Inklusif
Kebijakan pariwisata ramah Muslim ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi syariah, pengembangan pariwisata halal akan berkontribusi pada pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang besar.
Selain itu, pariwisata ramah Muslim juga berperan penting dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas, dengan memastikan bahwa semua wisatawan, terlepas dari latar belakang agama dan budaya, dapat menikmati pengalaman yang nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai mereka.
Dengan strategi yang matang, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam sektor pariwisata halal global, sekaligus memperkuat ekonomi syariah yang semakin berkembang di dunia.
