JAKARTA - Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menuai berbagai perhatian.
Salah satunya datang dari Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait hak dan kewajiban negara setelah menandatangani piagam keanggotaan di hadapan Presiden Trump pada pertemuan di Swiss, Davos.
Menurut Dino, penjelasan yang jelas tentang bagaimana posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan kepentingan nasional Indonesia.
Dino menyebut bahwa sebagai negosiator Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus memberikan klarifikasi terkait berbagai hal krusial.
Beberapa di antaranya adalah mekanisme pengambilan keputusan, peran Indonesia dalam menciptakan solusi untuk masalah Palestina, serta potensi dampak jangka panjang bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Pertanyaan Besar tentang Hak dan Kewajiban Indonesia
Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa meskipun keputusan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini telah disetujui, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menguraikan hak dan kewajiban yang akan dimiliki negara setelah menjadi bagian dari badan internasional tersebut.
"Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu perlu memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian," ujar Dino dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Dino juga menekankan perlunya klarifikasi tentang apakah Dewan Perdamaian akan menjamin prinsip kesetaraan bagi semua anggotanya.
Hal ini penting karena posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan sebagai salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, harus dipertahankan dengan tegas dalam setiap mekanisme yang ada di dalam Dewan Perdamaian.
Pemerintah Indonesia juga perlu menjelaskan apakah keputusan ini tidak akan berujung pada proyek bisnis internasional yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Menurut Dino, Indonesia harus menghindari keterlibatan dalam proyek yang mungkin digunakan sebagai alat untuk keuntungan ekonomi oleh aktor-aktor luar yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada perdamaian yang sejati bagi Palestina.
Pengaruh Dewan Perdamaian terhadap Solusi Dua Negara
Salah satu perhatian utama yang disampaikan oleh Dino adalah terkait dengan perwujudan solusi dua negara (two-state solution) untuk Palestina. Dino menegaskan bahwa Indonesia harus memastikan bahwa Dewan Perdamaian tidak hanya menjadi alat politik bagi AS atau negara lain yang mungkin tidak berkomitmen terhadap perdamaian sejati bagi Palestina.
"Trump maupun PM Israel Benjamin Netanyahu masih menjauhi tujuan ini. Pemerintah Indonesia harus memperjelas apakah Dewan Perdamaian ini akan secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina, atau apakah akan ada kepentingan lain yang menghalangi upaya tersebut," tambah Dino.
Oleh karena itu, mekanisme di dalam Dewan Perdamaian harus mencakup ketentuan yang memastikan Palestina mendapatkan hak-haknya dalam proses perdamaian, termasuk dalam hal pengakuan negara merdeka.
Dino juga mempertanyakan apa yang akan terjadi jika ada perbedaan pendapat di antara anggota Dewan Perdamaian. Apakah ada mekanisme yang dapat mengatasi konflik internal tersebut?
Apakah Dewan Perdamaian akan menjadi sekadar instrumen untuk mendukung kebijakan AS yang sering kali kontroversial?
Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban yang jelas agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang sudah ada.
Mekanisme dan Biaya yang Perlu Dijelaskan Pemerintah
Lebih lanjut, Dino juga menyoroti soal biaya yang harus dikeluarkan oleh negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian. Biaya yang ditetapkan mencapai 1 miliar dolar AS, yang menurut Dino, terkesan sangat transaksional dan elit.
"Kenapa perlu ada fee fantastis 1 miliar dolar AS untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian?
Ini mengarah pada kesan bahwa keanggotaan Dewan Perdamaian ini sangat komersial dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Dino.
Pemerintah Indonesia harus menjelaskan apakah biaya tersebut akan dibayar dan apa manfaat konkret yang bisa didapatkan Indonesia sebagai imbalannya.
Menurut Dino, keanggotaan dalam Dewan Perdamaian seharusnya tidak dikaitkan dengan biaya yang sangat tinggi yang bisa membebani anggaran negara, terutama dalam konteks proyek internasional yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk kepentingan bisnis semata.
Dino juga meminta agar pemerintah memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi Dewan Perdamaian secara rinci. Apa yang menjadi mandat utama Dewan Perdamaian dan bagaimana hal itu tidak akan menyaingi tugas-tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
Indonesia harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam Dewan Perdamaian tetap berada dalam kerangka kerja internasional yang telah ada dan tidak merusak prinsip-prinsip perdamaian dunia yang dijunjung oleh PBB.
Klarifikasi Terkait Perwakilan Palestina dan Mekanisme Penyelesaian Konflik
Salah satu isu kritis yang perlu diperjelas oleh pemerintah adalah peran dan perwakilan Palestina dalam Dewan Perdamaian. Dino menilai bahwa jika PM Israel Benjamin Netanyahu terlibat dalam Dewan Perdamaian, sangat penting untuk mengetahui bagaimana posisi Palestina di dalam badan ini.
"Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" tanyanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana Dewan Perdamaian akan menangani situasi-situasi yang berkaitan dengan pelanggaran gencatan senjata, seperti yang sering terjadi antara Israel dan Palestina.
Apa mekanisme yang akan diterapkan ketika perjanjian damai dilanggar? Dengan adanya kejelasan tentang masalah ini, Indonesia bisa memastikan bahwa peranannya dalam Dewan Perdamaian akan tetap menjaga kepentingan kemanusiaan dan perdamaian yang berkelanjutan.
