JAKARTA - Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2026 yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. 

Target ambisius ini menuntut perbaikan sistem dan strategi yang matang agar tidak kembali gagal. Peningkatan penerimaan pajak menjadi kunci untuk membiayai belanja negara secara berkelanjutan.

Realisasi tahun sebelumnya meninggalkan shortfall yang cukup besar, akibat kombinasi masalah teknis dan perlambatan ekonomi. Kekurangan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan harus segera diperbaiki. Tanpa langkah konkret, target ambisius hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, aparat pajak, hingga dunia usaha. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk menutup celah penerimaan dan memastikan kepatuhan wajib pajak meningkat. Strategi yang tepat juga mampu menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan publik.

Perbaikan Coretax sebagai Fondasi Penerimaan

Sistem administrasi perpajakan Coretax menjadi fokus utama perbaikan karena memiliki peran vital. Selama ini sistem mengalami kendala teknis yang menghambat efektivitas pengumpulan pajak. Tanpa perbaikan, kapasitas sistem untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan terbatas.

Keluhan dari kalangan pengusaha menyoroti berbagai error dan ketidakjelasan fungsi Coretax. Beberapa fasilitas tidak dapat digunakan optimal sehingga mengganggu kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi sistem ini menjadi prasyarat agar target penerimaan dapat tercapai dengan efisien.

Selain itu, Coretax berperan penting dalam memastikan level playing field bagi dunia usaha. Sistem yang transparan dan andal akan meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan begitu, peningkatan penerimaan pajak bisa dilakukan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak.

Menggali Potensi dari Sektor Informal dan Komoditas

Indonesia memiliki potensi besar dari sektor informal yang selama ini sulit dijangkau pajak. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Optimalisasi penerimaan dari sektor informal memerlukan pendekatan khusus, termasuk penyederhanaan aturan dan edukasi perpajakan.

Selain sektor informal, komoditas menjadi sumber potensial lain bagi penerimaan pajak. Batu bara, CPO, nikel, dan sektor minerba lainnya menyimpan peluang besar. Pemanfaatan potensi ini harus dilakukan dengan strategi yang terukur agar tidak mengganggu iklim investasi.

Fokus pada kedua sektor ini akan meningkatkan basis penerimaan dan mengurangi risiko ketergantungan pada sumber pajak tertentu. 

Kebijakan yang tepat mampu menjembatani kesenjangan penerimaan dan memperkuat stabilitas fiskal. Optimalisasi dari sektor informal dan komoditas menjadi langkah strategis untuk mencapai target ambisius.

Menutup Kesenjangan Pajak dengan Strategi Tepat

Tax gap atau selisih potensi penerimaan pajak yang tidak tertagih menjadi tantangan besar. Pengurangan tax gap dapat dicapai melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Setiap persen penurunan gap akan berdampak signifikan pada penerimaan nasional.

Coretax berperan sentral dalam menutup kesenjangan ini karena mampu memproses data dan mempermudah pemantauan wajib pajak. 

Selain itu, edukasi dan literasi perpajakan bagi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Implementasi strategi ini akan meningkatkan kepatuhan, mengurangi risiko fraud, dan menambah kontribusi penerimaan negara.

Optimalisasi pajak bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola fiskal. Dengan pengelolaan yang transparan dan efisien, pemerintah dapat menutup celah penerimaan secara berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan belanja negara tersalurkan dengan baik.

Penerimaan Pajak sebagai Pilar Kedaulatan

Penerimaan pajak merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan APBN dan kedaulatan fiskal negara. Tanpa penerimaan yang optimal, ruang fiskal akan tertekan dan pemerintah terpaksa bergantung pada pembiayaan eksternal. Hal ini berpotensi mengurangi kemandirian dan fleksibilitas kebijakan fiskal.

Target pajak yang realistis dan terukur menjadi penopang program strategis pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembayaran bunga utang. Dengan strategi yang tepat, potensi penerimaan dari sektor formal, informal, dan komoditas dapat dimaksimalkan. Keberhasilan ini akan memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional jangka panjang.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh elemen perpajakan bekerja sinergis dan fokus pada perbaikan sistem. Integritas pegawai, regulasi yang mendukung, dan inovasi teknologi menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah-langkah ini, target penerimaan pajak 2026 dapat dicapai, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi negara.