JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, membeberkan alasan penting di balik rencana naturalisasi empat pemain keturunan Belanda-Indonesia untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia. Menurut Erick, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tim sepak bola wanita Indonesia yang mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Erick menyampaikan bahwa naturalisasi ini bukan semata-mata langkah instan, melainkan bentuk keseriusan PSSI dalam mengembangkan sepak bola wanita secara berkelanjutan. Empat pemain keturunan Belanda yang akan dinaturalisasi adalah Emily Julia Frederica Nahon, Isa Guusje Warps, Iris Joska de Rouw, dan Felicia Victoria de Zeeuw.
"Karena itu, ketika sepak bola wanita kita mati suri beberapa tahun yang lalu, kita dua tahun terakhir terus punya komitmen bangun prestasi sepak bola wanita sama dengan pria," ujar Erick Thohir dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Langkah Strategis Jelang Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026
Tambahan pemain diaspora ini dianggap krusial karena Timnas Putri Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada 23 Juni hingga 5 Juli mendatang. Timnas Putri tergabung di Grup D bersama Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan.
PSSI berharap, dengan penguatan komposisi pemain lewat naturalisasi, Timnas Putri Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru: lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia Wanita.
"Tahun ini kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan (kualifikasi) kejuaraan Asian Cup 2026 sebagai kualifikasi untuk Asia, dan ini akan diadakan tanggal 23 Juni–5 Juli," ujar Erick menambahkan.
Dia menekankan pentingnya pencapaian ini karena akan melengkapi keberhasilan dari tim-tim nasional pria yang telah lebih dulu sukses tampil di ajang kontinental. “Dan ini juga menciptakan sejarah untuk sepak bola Indonesia. Ketika tim pria kita yang U-17, U-20, U-23 dan senior mampu masuk kejuaraan Asia, ditambah putri. Jadi ini prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.
Naturalisasi untuk Kesetaraan dan Kemajuan Sepak Bola Wanita
Erick Thohir menjelaskan, strategi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kesetaraan antara tim sepak bola pria dan wanita. PSSI berupaya menghapus batasan serta memastikan bahwa pengembangan sepak bola wanita mendapatkan perhatian yang sama seperti sepak bola pria.
“Kami ingin membangun sepak bola yang tidak membedakan antara pria dan wanita. Strategi yang dilakukan untuk tim putra kini juga kami terapkan untuk tim putri,” kata Erick.
Meskipun Timnas Putri Indonesia sempat meraih prestasi membanggakan di level Asia Tenggara, Erick menyebut hal tersebut belum cukup. Ia menilai perlu ada peningkatan kualitas dan daya saing, salah satunya melalui penambahan pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman dan kualitas dari sepak bola Eropa.
Target Jangka Panjang: Piala Dunia 2027
Selain membidik Piala Asia Wanita 2026, Erick juga mengungkapkan rencana jangka panjang PSSI, yakni mempersiapkan Timnas Putri untuk kemungkinan tampil di Piala Dunia Wanita 2027. Ia menyebut, bila Timnas Putri Indonesia mampu menunjukkan performa menjanjikan di tingkat Asia, maka peluang menuju level dunia sangat terbuka.
"Tantangan berikutnya tadi, di tahun 2027 ada kejuaraan dunia sepak bola yang mungkin kita lihat prestasinya dulu, kalau memang bisa mumpuni, kita akan coba dorong. Kalau Filipina bisa, kenapa Indonesia tidak?" tegas Erick.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tengah serius membangun fondasi kuat bagi sepak bola wanita, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi nasional, hingga pelibatan pemain diaspora berkualitas.
Komitmen DPR dan Dukungan Penuh
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap langkah PSSI dengan menyetujui permohonan naturalisasi keempat pemain tersebut. Proses selanjutnya akan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara sebelum disahkan oleh Presiden.
