Jakarta - Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons positif usulan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menekankan pentingnya memperkenalkan edukasi pasar modal sejak dini, dimulai dari pendidikan dasar.
Usulan ini dinilai dapat membantu siswa memahami konsep transaksi saham dan dunia investasi sejak dini, yang juga mencakup pemahaman tentang Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 3 Januari 2025.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Dia menjelaskan bahwa OJK telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan agar edukasi pasar modal bisa menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Friderica yang akrab disapa Kiki, menegaskan pentingnya menyisipkan materi pengelolaan keuangan dalam kurikulum pendidikan di berbagai tingkatan.
“Jadi masuk ke dalam kurikulum sekolah, kalau bisa dari mulai dari SD, pengenalan uang, pengelolaan keuangan, dari SMP, SMA, kuliah," kata Kiki kepada wartawan saat ditemui usai Pembukaan Perdagangan Saham 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 2 Januari 2025.
Kiki menambahkan, beberapa negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah lebih dahulu menerapkan kurikulum keuangan ini, dan Indonesia perlu mengejar ketertinggalan ini. OJK sendiri telah berencana untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kiki menekankan kesiapan OJK untuk menyediakan materi edukasi yang diperlukan. Menurutnya, keterampilan pengelolaan keuangan adalah kebutuhan dasar bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang bergerak di bidang ekonomi.
“Kalau kami menyiapkan materinya, dan jika ini disambut baik, kami tentu sangat senang. Sebab, pengelolaan keuangan adalah keterampilan yang wajib dimiliki,” ujarnya. Kiki juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan untuk mengedukasi masyarakat tentang investasi, asuransi, dan perencanaan dana pensiun.
Dukungan terhadap usulan Sri Mulyani ini juga datang dari Direktur Utama BEI, Iman Rachman. Ia berkomitmen untuk meningkatkan edukasi pasar modal di jenjang pendidikan yang lebih rendah. Saat ini, BEI telah mendirikan galeri-galeri edukasi di tingkat sekolah untuk menyebarkan pemahaman mengenai pasar modal. Iman menyebut tantangan yang dihadapi adalah terkait keterbatasan legalitas siswa dalam membuka rekening saham, yang saat ini lebih banyak atas nama orang tua.
“Satu yang agak sulit adalah buku tabungannya mereka masih atas nama orang tua. Itu yang kami perlukan juga, informasi untuk memudahkan nanti di Anggota Bursa (AB),” ucap Iman.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman pribadinya, ia mulai belajar mengenai pasar modal baru di tingkat perguruan tinggi. Pengalamannya ini mendorong ia untuk mengusulkan agar pasar modal mulai diajarkan di sekolah dasar.
“Sekarang seharusnya ini mulai diajarkan, bukan diajarkan di tingkat mahasiswa lagi tapi bahkan di tingkat sekolah dasar (SD),” jelas Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama di Gedung BEI, Jakarta.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan OJK, diharapkan literasi keuangan dan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat Indonesia akan meningkat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Usulan ini juga sejalan dengan visi OJK dan BEI dalam menciptakan masyarakat yang melek keuangan dan mampu memanfaatkan berbagai instrumen keuangan untuk dapat berpartisipasi di pasar modal dengan baik. Edukasi pasar modal sejak dini bukan hanya langkah strategis tetapi juga kebutuhan mendesak di era ekonomi digital saat ini.
