JAKARTA - Upaya menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Sumatera Utara kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution memperkuat sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini aktif dalam kegiatan konservasi lingkungan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelestarian ekosistem berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Bobby menilai bahwa berbicara soal hutan tidak bisa dilepaskan dari aspek pemanfaatannya. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat agar mereka turut merasakan manfaat ekonomi dari menjaga hutan. Pandangan tersebut disampaikan seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan sejumlah LSM lingkungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi yang sudah terjalin dalam menjaga fungsi konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun keseimbangan antara pelestarian alam dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kolaborasi Pemerintah dan LSM Lingkungan di Batang Toru
Penandatanganan MoU ini melibatkan tiga lembaga nirlaba yang tergabung dalam NGO Batang Toru, yakni Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi (PRCF). Ketiganya selama ini dikenal memiliki kontribusi besar dalam mendampingi masyarakat di kawasan hutan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.
Ekosistem Batang Toru, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas sekitar 168.658 hektare dan mencakup sejumlah kawasan penting seperti Hutan Lindung Sibolga seluas 1.875 hektare, Cagar Alam Dolok Sipirok seluas 6.970 hektare, dan Cagar Alam Sibual Buali dengan luas 5.000 hektare. Wilayah ini merupakan habitat penting berbagai spesies langka dan memiliki nilai konservasi tinggi bagi Indonesia maupun dunia.
Bobby menilai bahwa kerja sama yang dilakukan oleh TaHuKah, YEL, dan PRCF sangat luar biasa karena mampu menghubungkan masyarakat dengan program pelestarian hutan. Melalui pendekatan kolaboratif, masyarakat setempat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Konservasi dan Target Menuju Net Zero Emission
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyadari bahwa pelestarian hutan tidak bisa dilepaskan dari upaya menekan laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Dalam pandangan Gubernur Bobby, pencegahan kerusakan hutan menjadi salah satu langkah kunci untuk mendukung target nasional net zero emission pada tahun 2060.
Ia juga menekankan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi untuk menjadi contoh daerah yang mampu mencapai target tersebut lebih cepat. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, bukan hal yang mustahil bila provinsi ini mampu mewujudkan target net zero emission lebih awal, bahkan pada 2045 mendatang.
Bobby menilai kolaborasi lintas sektor ini bukan sekadar bentuk kerja sama administratif, melainkan gerakan bersama untuk menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim. Dalam perspektifnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga lingkungan menjadi fondasi penting agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam.
Skema Konservasi Berbasis Masyarakat dan Dampak Ekonomi
Salah satu pendekatan menarik dalam kerja sama ini adalah penerapan skema kompensasi berbasis konservasi bagi masyarakat yang menjaga kelestarian hutan. Direktur TaHuKah, Erwin Alamsyah Siregar, menjelaskan bahwa lembaganya mengembangkan program insentif untuk masyarakat yang berhasil mempertahankan kawasan hutan di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).
Melalui skema tersebut, masyarakat diberi penghargaan dalam bentuk kompensasi atau dukungan ekonomi yang membantu mereka menjaga komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik bagaimana pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, TaHuKah bersama LSM lainnya juga mendorong program agroforestri, yaitu sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Program ini terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat tanpa harus merusak ekosistem. Hasil dari kegiatan agroforestri seperti kopi, bahkan sudah menembus pasar ekspor.
Program ini tidak hanya menguatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan. Dengan cara ini, pelestarian alam bukan lagi beban, melainkan peluang ekonomi yang menjanjikan.
Sinergi untuk Masa Depan Lingkungan yang Berkelanjutan
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan LSM lingkungan diharapkan menjadi tonggak baru bagi konservasi di wilayah tersebut. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkesinambungan, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, upaya tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.
Sinergi lintas lembaga seperti ini menunjukkan bahwa konservasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah memiliki peran sebagai pengarah kebijakan, sementara LSM berperan sebagai mitra strategis yang memahami dinamika sosial di lapangan. Sementara itu, masyarakat menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa nilai-nilai kelestarian terus diwariskan.
Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Sumatera Utara berpotensi menjadi contoh daerah yang sukses mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan lembaga lingkungan bukan hanya memperkuat fungsi konservasi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
