JAKARTA - Sistem dana pensiun Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pelaku industri keuangan.
Tantangan pertama berkaitan dengan skala dan kedalaman aset program dana pensiun, yang hingga kini masih didominasi oleh program wajib, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT).
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto, menjelaskan bahwa pada 2024 total aset program pensiun, baik wajib maupun sukarela, tercatat lebih dari Rp1.500 triliun atau setara 6,8% dari PDB.
Meski angka ini menunjukkan kemajuan dibanding tahun sebelumnya, skala aset tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan negara anggota OECD, seperti Malaysia yang aset dana pensiunnya sudah di atas 60% dari PDB.
Ihda menekankan, tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan optimalisasi pengelolaan aset dana pensiun agar mampu menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi.
Selain itu, pengelolaan aset perlu lebih transparan agar peserta semakin percaya dan yakin bahwa dana pensiun mereka aman serta bisa menopang kehidupan di masa tua. Peningkatan kapasitas aset bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas pengelolaan yang mampu menghadirkan manfaat maksimal bagi peserta.
Perluasan Cakupan Peserta Dana Pensiun
Selain aset, tantangan kedua terletak pada cakupan kepesertaan program pensiun yang masih terbatas. Dari total angkatan kerja Indonesia sekitar 144 juta orang, hanya sekitar 23,6 juta yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja, terutama yang bergerak di sektor informal dan UMKM, masih belum terlindungi secara finansial untuk masa pensiun mereka.
Ihda menegaskan, perlu ada upaya serius untuk memperluas jangkauan program pensiun. Hal ini termasuk mendorong partisipasi pekerja informal dan menengah agar mereka bisa memperoleh perlindungan finansial yang memadai saat memasuki usia pensiun.
Upaya ini tidak hanya akan memperkuat sistem jaminan sosial nasional, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara ekonomi pada masa mendatang.
Masalah Penarikan Dini Dana Pensiun
Selain tantangan aset dan cakupan, fenomena penarikan dini atau early withdrawal JHT menjadi persoalan lain yang memerlukan perhatian. Data menunjukkan bahwa klaim JHT meningkat setiap tahun, dan sebagian besar dilakukan saat peserta masih berusia produktif.
Alasannya beragam, mulai dari kebutuhan mendesak hingga konsumtif. Kondisi ini memengaruhi tujuan utama program pensiun, yaitu menyediakan perlindungan finansial jangka panjang untuk masa tua.
Menurut Ihda, penting bagi pemerintah dan pengelola dana pensiun untuk menciptakan kebijakan yang bisa mengurangi penarikan dini. Langkah ini bisa berupa edukasi keuangan bagi peserta, insentif untuk menunda pencairan, atau penyesuaian desain program pensiun agar tetap relevan dengan kebutuhan pekerja saat ini.
Dengan mengatasi penarikan dini, peserta bisa mendapatkan manfaat maksimal dari dana pensiun dan sistem nasional menjadi lebih stabil.
Reformasi Dana Pensiun untuk Masa Depan
Secara keseluruhan, Kemenkeu menekankan bahwa reformasi sistem dana pensiun Indonesia harus berfokus pada penguatan aset, perluasan cakupan peserta, dan pengelolaan yang produktif serta transparan.
Dengan strategi yang tepat, sistem pensiun bisa memberikan perlindungan finansial yang lebih luas, membantu menurunkan risiko kemiskinan di usia lanjut, dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.
Ihda menyimpulkan, tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan peluang bagi Indonesia untuk membangun sistem dana pensiun yang lebih kuat dan inklusif.
Reformasi yang menyentuh aspek aset, peserta, dan perilaku penarikan dana akan memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati masa pensiun dengan aman dan sejahtera. Dengan perencanaan dan implementasi yang matang, masa depan dana pensiun Indonesia berpotensi sejajar dengan standar internasional.
