JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menanggapi temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut hujan di Jakarta mengandung mikroplastik.
Menurut MenLH, kondisi ini merupakan konsekuensi dari penumpukan sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik. “Ya bagaimana enggak mikroplastik, wong sampahnya ditumpuk semua di lingkungan, Pak. Yang Bantargebang saja pastri mengontribusi mikroplastik cukup besar. Kemudian Bekasi, Tangerang,” ujar Hanif.
Fenomena ini terjadi karena sampah plastik yang menumpuk di lingkungan, bila terkena hujan dan panas bergantian, akan mengalami degradasi dan menghasilkan mikroplastik.
Partikel berukuran mikron ini dapat terbawa angin dan tersebar di wilayah luas. MenLH menekankan pentingnya menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menerapkan metode open dumping, seperti di Bantargebang, agar mikroplastik dapat diminimalisir.
Hasil Riset BRIN: Sumber dan Dampak Mikroplastik
Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova memaparkan bahwa riset tentang hujan mikroplastik di Jakarta telah dilakukan sejak 2022. Hasilnya menunjukkan mikroplastik ditemukan di setiap sampel air hujan, terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.
“Mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka,” jelas Reza.
Mayoritas mikroplastik berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik seperti poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena dari ban kendaraan. Rata-rata ditemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari di kawasan pesisir Jakarta.
Partikel ini dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan, dengan risiko bahan kimia berbahaya atau polutan yang menempel pada mikroplastik.
Respons Pemprov DKI dan Strategi Penanggulangan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan pihaknya akan merespons temuan ini secara cepat dan kolaboratif. Polusi plastik kini tidak hanya menjadi masalah laut atau sungai, tetapi juga atmosfer Jakarta.
Pemprov DKI memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu.
Beberapa kebijakan yang dijalankan antara lain Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan serta program Jakstrada Persampahan untuk mengurangi timbulan sampah hingga 30 persen dari sumbernya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan produksi mikroplastik baru dan mengurangi dampak bagi masyarakat.
Status Darurat Sampah dan Program PSEL
MenLH Hanif Faisol Nurofiq menyebut hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia kini berstatus darurat sampah. Hanya tiga daerah yang dinilai lebih baik, yakni Surabaya, Ciamis, dan Banyumas.
Penetapan status ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 memungkinkan pemerintah menyalurkan dana melalui Danantara untuk mengolah sampah dengan lebih optimal.
Salah satu program unggulan adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Tahap pertama telah direkomendasikan untuk tujuh wilayah yang memenuhi kriteria kelayakan, mulai dari kecukupan sampah, ruang, sungai, pendanaan, hingga aksesibilitas.
Pemerintah berencana melanjutkan implementasi pada batch kedua dan ketiga. Program ini menjadi langkah konkret untuk menekan dampak mikroplastik dan mengelola sampah secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
