JAKARTA - Asosiasi Kontraktor Indonesia menyampaikan bahwa para pelaku usaha di sektor konstruksi saat ini cenderung menahan diri seiring dengan makin terbatasnya alokasi anggaran infrastruktur.
Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia, Djoko Sarwono menerangkan, penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinilai menekan iklim investasi sekaligus membatasi ruang gerak industri jasa konstruksi nasional.
"Tahun 2024-2025 anggaran infrastruktur kami masih di Rp400 triliun. Nah 2026 ini memang menurun drastis, sehingga kami juga kesulitan untuk memberikan kontribusi pada PDB sesuai dengan yang sudah biasa kami berikan kontribusinya, yaitu sekitar 9,92%," kata Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia Djoko Sarwono.
Padahal, Djoko menerangkan bahwa bidang konstruksi selama ini memegang peranan sangat krusial sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Minimnya alokasi anggaran infrastruktur secara praktis memangkas dukungan stimulus anggaran. Alhasil, kondisi ini membuat industri tersebut dinilai kurang menarik serta membuat daya tarik investasi di sektor jasa konstruksi maupun proyek infrastruktur domestik mengalami penurunan tajam.
"Sehingga saat ini memang yang dirasakan sektor investasi dunia konstruksi di Indonesia sedang tidak menarik," ungkap Djoko.
Demi menggairahkan kembali iklim investasi, pihak asosiasi berharap pemerintah dapat menerapkan kembali skema pembiayaan kreatif sebagaimana yang pernah dijalankan pada periode pemerintahan sebelumnya. Sejumlah instrumen seperti fully cost recovery hingga viability gap fund dianggap efektif memberikan kepastian pengembalian investasi bagi para pelaku swasta.
Oleh sebab itu, pelaku industri konstruksi berharap Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengeluarkan kebijakan fiskal yang sanggup mendorong pertumbuhan sektor konstruksi.
"Jadi kami berharap dengan kehadiran Menkeu baru Pak Suahasil Nazara, komitmen menjaga kesehatan fiskal dan menjaga belanja yang produktif bisa terealisasi untuk efisiensi yang output-nya bagus untuk masyarakat," pangkasnya.