BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengevaluasi Anggaran Pemkab Garut. Langkah tersebut diambil menyusul minimnya alokasi dana yang dikucurkan untuk sektor pembangunan infrastruktur di kawasan itu.
Tindakan ini dipicu oleh maraknya laporan serta keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Garut. Warga mengeluhkan kondisi infrastruktur daerah setempat yang dinilai sangat memprihatinkan.
Oleh sebab itu, Gubernur menggelar dialog bersama jajaran pejabat Pemkab Garut pada Senin (14/9). Pertemuan ini difokuskan untuk mencari celah dan membuka ruang fiskal bagi pembiayaan infrastruktur.
“Hari ini Pemprov Jabar akan bertemu dengan Pemda Kabupaten Garut, yaitu Bupati, Sekretaris Daerah atau Ketua TAPD, dan seluruh jajaran,” katanya, Senin 14 September 2026.
Dedi Mulyadi menjelaskan terdapat sejumlah hal krusial yang masuk dalam agenda pembahasan. Salah satu fokus utama menyasar beberapa pos belanja daerah yang telah dianggarkan.
Pos anggaran tersebut meliputi Belanja barang yang diserahkan senilai Rp 148 miliar,Belanja hibah senilai Rp 68,7 miliar,Belanja hibah barang senilai Rp 42,5 miliar,Belanja bantuan beasiswa senilai Rp 13,1 miliar,Belanja makan minum senilai Rp 28,1 miliar.
Rincian alokasi belanja yang menyentuh angka total sekitar Rp 297,4 miliar tersebut bakal dikaji ulang. Dedi Mulyadi memahami bahwa pada dasarnya pos anggaran itu diniatkan baik.
Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dinilai mendesak dan sepatutnya memperoleh prioritas utama.
“Itu bisa jadi catatan belanja yang relatif baik, tetapi akan kami dalami untuk diskusikan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, sehingga bisa ditemukan angka untuk membangun infrastruktur,” jelasnya.