KUTIM - Aspirasi masyarakat yang diserap melalui masa reses anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Catatan utama dari temuan di lapangan ini berfokus pada mutunya pekerjaan serta pemeliharaan sarana fisik yang dinilai belum optimal.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan bahwa seluruh masukan warga yang terkumpul lewat kegiatan reses akan dibicarakan secara khusus bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta instansi teknis untuk menetapkan langkah penanganannya.
"Saya pernah jadi dewan, memang hasil reses itu penting untuk ditindaklanjuti. Maka dari itu, hasil reses tadi semuanya akan saya bawa rapat ke TAPD dan dinas-dinas teknis terkait untuk bisa diimplementasikan segera," ucapnya, di Sangatta, Senin 7 September 2026.
Mahyunadi menjelaskan bahwa permasalahan yang mengemuka dari reses tidak sekadar berputar pada pengadaan sarana fisik baru. Warga turut menyoroti mutu pengerjaan hingga perawatan aset fisik yang telah berdiri. Salah satu hal yang menyita perhatian adalah keadaan saluran pembuangan air yang tersumbat atau minim pemeliharaan sehingga fungsinya tidak maksimal.
"Tadi yang sebagian besar disoroti bukan hanya masalah programnya, tapi masalah kualitas di lapangan dan perawatan. Banyak drainase yang sudah buntu, nah itu yang akan kami bawa ke dinas terkait agar bisa dimaksimalkan semuanya," tegasnya.
Mahyunadi menyambung bahwa seluruh catatan reses tersebut bakal diselaraskan dengan rencana kerja pembangunan beserta penganggaran Kabupaten Kutim tahun 2027. Penyampaian aspirasi publik ini hendak dipadukan dengan program prioritas Pemkab serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar usulan yang mendesak bisa terakomodasi dalam skema pembangunan.
Pihak pemerintah daerah berharap alur pertimbangan ini tidak hanya melahirkan deretan kegiatan baru, melainkan juga menjamin prasarana yang sudah terbangun tetap terawat serta memberi daya guna nyata bagi warga.