JAKARTA - Pembangunan jalan tol perlu dipastikan berjalan secara berkelanjutan untuk mendukung target pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Jalan tol bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan bagian vital dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas nasional.
Infrastruktur tol yang baik, aman, dan andal dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut membuat perjalanan lebih efisien, meningkatkan mobilitas logistik, serta mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari.
Sektor ini memiliki peran strategis dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, membuka akses ke pusat pertumbuhan baru, serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Konektivitas yang makin baik menjadi salah satu pendorong penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, investasi, dan pemeliharaan pemerataan pusat pertumbuhan.
Keberhasilan pembangunan jalan tol merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, badan usaha, investor, lembaga pembiayaan, hingga seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada konstruksi fisik semata, tetapi juga harus dipastikan dapat beroperasi, dipelihara, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Tantangan investasi di sektor jalan tol memerlukan modal yang sangat besar, sementara pengembaliannya berlangsung dalam jangka panjang dan menghadapi berbagai risiko yang kompleks. Selama periode tersebut, kondisi ekonomi, sosial, tata ruang, pola perjalanan masyarakat, biaya konstruksi, hingga kebijakan pemerintah dapat berubah sehingga butuh perspektif jangka panjang.
Berdasarkan sampel 39 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif, 37 persen belum menghasilkan keuntungan operasi, dan hanya sekitar 9 persen yang telah memiliki arus kas positif. Data ini menunjukkan sebagian besar investasi jalan tol masih membutuhkan waktu panjang untuk mencapai tingkat pengembalian yang memadai.
Kondisi tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak hanya dari perspektif bisnis operator semata. Ketika risiko investasi meningkat, biaya modal juga berpotensi naik, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan pembangunan ruas baru maupun pemeliharaan kualitas layanan.
Keterbatasan kemampuan fiskal negara membuat keterlibatan sektor swasta tetap penting dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah memerlukan investasi swasta untuk mempercepat penyediaan jaringan jalan tol, sementara badan usaha membutuhkan kepastian aturan main selama masa konsesi.
“Kalau negara masih memandang jalan tol penting dalam sistem logistik nasional dan keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan negara menggandeng pihak swasta, tentunya ekosistem investasi yang sehat amat diperlukan. Ini bukan semata-mata kepentingan investor, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Agus.
Pemberian ruang yang memadai bagi BUJT perlu dilakukan agar mereka mampu menjaga kelayakan investasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan inovasi teknologi. Mekanisme penyesuaian tarif harus ditempatkan secara proporsional sebagai mekanisme menjaga kelayakan investasi serta mempertahankan kualitas layanan.
“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara affordability bagi masyarakat dan bankability bagi investor,” ujarnya.
Evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala telah diatur dengan mempertimbangkan inflasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kondisi tertentu yang mempengaruhi kelayakan investasi. Di sisi pelayanan, penambahan standar baru perlu dilakukan dalam kerangka kebijakan yang utuh agar tidak membebankan ekosistem yang ada.
Setiap kebijakan baru yang berkonsekuensi pada biaya investasi dan operasional wajib dihitung secara cermat, memiliki masa transisi yang jelas, serta memperhitungkan kondisi proyek berjalan. Kualitas jalan tol juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan.
“Kualitas jalan tol juga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan BUJT melakukan preservasi. Faktor eksternal seperti kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dapat mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan kebutuhan pemeliharaan,” ujar Agus.
Selain itu, ketersediaan dan harga material konstruksi turut memicu peningkatan biaya preservasi. Pengelolaan jalan tol tidak dapat dilakukan melalui kebijakan terpisah, karena aspek tarif, SPM, preservasi, penanganan ODOL, hingga fasilitas rest area saling berkaitan.
“Jalan tol itu sebuah ekosistem. Pemerintah perlu melihat bagaimana seluruh kebijakan tersebut saling mempengaruhi dan bagaimana kita dapat berkolaborasi agar tujuan akhirnya tetap sama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan konektivitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pembangunan jalan tol tidak membutuhkan pengurangan standar pelayanan ataupun keberpihakan kepada investor, melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi.
“Karena itu, keberhasilan pembangunan jalan tol harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Yang dibutuhkan bukan pengurangan standar pelayanan ataupun keberpihakan kepada investor, melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi agar pemerintah, pelaku usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dalam arah yang sama,” ujar Agus.
Pembangunan jalan tol pada akhirnya adalah membangun konektivitas dan menciptakan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Keterlambatan pembangunan infrastruktur strategis tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata jika ingin mencapai target ekonomi tersebut.
“Menjaga agar pembangunan jalan tol berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan didukung ekosistem kebijakan yang sehat merupakan bagian dari upaya memastikan infrastruktur benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.