PADANG PANJANG - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp621,83 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), perekonomian, infrastruktur, pelayanan publik, serta penanganan pascabencana.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra saat menyampaikan Nota Keuangan Wali Kota atas Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin, mengatakan belanja daerah tersebut meningkat Rp107,41 miliar atau 20,88 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan.
"Setiap rupiah harus diarahkan pada program yang produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penguatan kualitas SDM, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menjelaskan, belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 terdiri atas: Belanja Operasi Rp503,22 miliar Belanja Modal Rp113,60 miliar Belanja Tidak Terduga Rp2 miliar Belanja Transfer Rp3 miliar
Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp582,03 miliar atau meningkat Rp67,61 miliar atau 13,14 persen dibandingkan sebelum perubahan. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp117,82 miliar dan Pendapatan Transfer Rp464,21 miliar.
Menurut Allex Saputra, peningkatan pendapatan terutama bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Sedangkan pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan sebesar Rp39,80 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
"Perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme penganggaran daerah untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah," ujarnya.
Berdasarkan Perubahan RKPD 2026, pembangunan Kota Padang Panjang mengusung tema "Pembangunan yang Kolaboratif, Penguatan SDM, Ekonomi, dan Infrastruktur". Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya perdagangan, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, ketahanan pangan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemkot Padang Panjang juga menetapkan sejumlah target makro pembangunan pada 2026, yakni: Pertumbuhan ekonomi 5,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,40, Tingkat kemiskinan 4,11 persen, Tingkat pengangguran terbuka 3,93 persen, Indeks Gini 0,259.
Target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029.
Allex Saputra berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus bermuara pada peningkatan pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menambahkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.