JAKARTA - Kementerian Sosial memprioritaskan percepatan pendirian fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat permanen di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penyediaan sarana pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta kawasan berkategori kemiskinan tinggi merupakan hal yang sangat krusial.
Langkah tersebut sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya lewat penyediaan program Sekolah Rakyat.
“Nah, Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Jadi, Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus sewaktu menerima kedatangan Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kemensos pada Rabu (19/8/2026).
Agus memaparkan bahwa fasilitas Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Peserta didik tidak perlu mendaftarkan diri secara mandiri karena penjangkauan sasaran dilakukan berpatokan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jadi, kan sekarang kami sudah punya data tunggal. Dari data tunggal ini, kami kemudian membentuk tim. Tim ini yang kemudian akan ground check,” jelas Agus.
Guna merealisasikan fisik Sekolah Rakyat permanen, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang.
Lahan tersebut telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan memenuhi kriteria, dengan dua catatan perbaikan yakni pemenuhan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan pelebaran jalan akses.
Agus mengharapkan Pemkab Sumba Timur segera menyelesaikan kedua poin tersebut agar proyek pembangunan Sekolah Rakyat permanen bisa langsung berjalan.
“Kami harap Sumba Timur bisa ikut. Kalau kemudian tadi syaratnya masih kurang dua, satu pelebaran jalan sama satunya PKKPR itu beres, ya sudah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menegaskan kesiapannya untuk melengkapi syarat yang diperlukan.
Umbu menerangkan bahwa jalan akses sejatinya sudah tersedia dengan lebar standar jalan daerah sekitar 4 meter yang telah memasuki tahap pengerasan dari tepi jalan utama.
Pihak Pemkab Sumba Timur siap menyesuaikan lebar jalan sesuai ketentuan yang dirumuskan, serta memastikan lahan yang disiapkan sangat strategis karena sudah terjangkau sarana listrik dan air bersih.
Umbu mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur tergolong masih tinggi yakni berada pada angka 25 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 18 persen.
Hadirnya Sekolah Rakyat di Sumba Timur diyakini akan membawa dampak nyata bagi warga setempat karena ditargetkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Kami adalah salah satu kabupaten yang masuk kategori 3T, salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten,” ujar Umbu.
Ia menuturkan bahwa kondisi daerah tersebut terus menjadi fokus penanganan utama Pemkab Sumba Timur. Langkah-langkah optimalisasi dilakukan di tingkat daerah guna mendorong perbaikan kondisi kehidupan masyarakat.
Selain pengajuan Sekolah Rakyat, Umbu menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemensos yang konsisten menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada penduduk Sumba Timur.
“Kami tidak hanya sekadar menyalurkan, kami juga memantau agar masyarakat penerima ini memanfaatkannya dengan benar,” kata Umbu.