Nagekeo – Sebanyak 14 personel diterjunkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelas di antaranya dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang telah berada di lapangan.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PU Dody Hanggodo. Prioritas pendataan dan pemeriksaan difokuskan pada bangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah, guna memastikan bangunan-bangunan tersebut masih aman digunakan serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Pelaksanaan tugas ini dikoordinasikan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT yang menambah personel untuk mempercepat proses pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah rampung di Labuan Bajo, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan terdampak.
Pemeriksaan bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan soal keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di luar pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan agar layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Pada Rabu (19/8/2026), sebanyak 10 personel tambahan juga diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Tim tersebut akan melakukan pengecekan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, kebutuhan ini menjadi mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU saat ini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat, termasuk jika diperlukan mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.