SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menyatakan Perubahan APBD 2026 bakal dipusatkan pada program yang berdampak langsung bagi warga, dengan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama.
Langkah kebijakan ini disepakati pihak DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Nota Kesepakatan KUA Perubahan serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama," ujar Deni Wicaksono, Rabu (5/8/2026).
Deni menerangkan, pembenahan sektor infrastruktur mendesak dilakukan lantaran ruang fiskal tingkat desa kian menyempit menyusul adanya penyesuaian aturan penggunaan dana desa.
Keadaan ini mengakibatkan deretan usulan perbaikan jalan, saluran air/irigasi, hingga fasilitas publik kembali disuarakan warga saat pelaksanaan reses DPRD.
"Dengan bergesernya penggunaan dana desa, banyak wilayah yang tidak lagi mampu melakukan pembangunan secara maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir memperkuat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut sesuai kewenangannya," katanya.
Berdasarkan penuturan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, aspirasi seputar pembangunan fisik menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan para kepala desa.
Bahkan, sejumlah desa tercatat hanya memegang anggaran pembangunan kisaran Rp25 juta hingga Rp100 juta saja sehingga tak sanggup mengakomodasi kebutuhan warga.
"Hampir di mepet titik reses, keluhan terbesar datang dari para kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama dan alasan utama infrastruktur diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026," jelasnya.
Deni membeberkan bahwa total dana perubahan berkisar Rp2,6 triliun turut disalurkan untuk memperkokoh berbagai program sosial mencakup beasiswa, Program Jawara, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), sampai layanan dasar publik.
Di samping itu, DPRD dan Pemprov Jatim tengah menelaah skema penyelesaian pelunasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menjadi tunggakan periode sebelumnya.
"Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang kewajiban itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari apakah secara regulasi memungkinkan menggunakan anggaran provinsi untuk membantu menyelesaikan pembayaran TPG tersebut," pungkas Deni.