SURABAYA - Pembangunan infrastruktur dipastikan menjadi fokus utama pada Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono.
Langkah ini diambil guna merespons tingginya kebutuhan pembangunan di kawasan daerah, khususnya setelah sejumlah desa menghadapi keterbatasan alokasi dana infrastruktur akibat penyesuaian aturan penggunaan dana desa.
Penjelasan tersebut disampaikan pascasepakatnya DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Rabu (5/8/2026).
“Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama,” kata Deni.
Anggota legislatif yang menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menuturkan bahwa kini banyak wilayah desa memiliki ruang fiskal kian terbatas sehingga sulit membiayai pembangunan infrastruktur dasar secara maksimal.
Keadaan ini menyebabkan pengajuan perbaikan jalan, saluran air/irigasi, hingga sarana publik mendominasi aspirasi warga yang dijaring anggota DPRD sewaktu reses.
Oleh sebab itu, Deni menilai Pemprov Jawa Timur harus mengambil andil lebih besar dalam memperkokoh pembangunan fisik sesuai kewenangannya demi memenuhi kebutuhan publik.
“Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk membiayai pembangunan yang berarti. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam Perubahan APBD 2026,” ungkapnya.
Deni menerangkan, tambahan alokasi dana Perubahan APBD 2026 senilai kurang lebih Rp2,6 triliun bakal disalurkan untuk program-program yang berdampak langsung bagi warga.
Kendati perbaikan fisik menjadi sasaran utama, DPRD bersama Pemprov Jatim terus memperkuat ragam program sosial mencakup beasiswa, program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), pembenahan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan layanan dasar lainnya.
Di sisi lain, pihak DPRD turut menaruh perhatian pada penyelesaian tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari tahun sebelumnya.
Deni menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur sedang menelaah peluang membantu pelunasan tunggakan tersebut apabila payung hukumnya memungkinkan.
“Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Meski kewajiban itu pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kami bersama Pemprov Jatim sedang mempelajari kemungkinan agar pembayaran TPG dapat dibantu melalui anggaran provinsi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.