JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Aceh terus dipacu melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Langkah ini memperlihatkan sinergi lintas sektor guna memperkuat ketahanan Aceh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur mengadakan pertemuan khusus dengan warga, pemilik lahan, serta pemangku kepentingan terkait.Agenda tersebut berfokus pada penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan lahan huntap untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Serbajadi.
Pihak pemkab telah menyiapkan dua titik lokasi lahan dengan total luas mencapai enam hektare.Rencananya, huntap komunal di dua titik tersebut akan menampung warga dari tiga desa di wilayah Kecamatan Serbajadi.
"Yang paling penting harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan lahan. Harus ada kesediaan dan komitmen masyarakat agar proses pembebasan lahan bisa segera tuntas," kata Al-Farlaky dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur turut mempercepat pemenuhan dokumen kepemilikan agar legalitas tanah menjadi jelas serta terhindar dari kendala hukum.
Seusai urusan administrasi rampung, titik koordinat kedua lokasi bakal diserahkan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
"Sekarang tinggal melengkapi dokumen kepemilikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujar Al-Farlaky.
Jikalau kelengkapan administrasi lahan rampung pada Agustus 2026, tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal melangsungkan verifikasi lapangan sebagai tahap awal sebelum pembangunan huntap.
"Pembangunan huntap menjadi bagian krusial dalam pemulihan pascabencana di Aceh. Satgas PRR mencatat, ada 4 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh dengan kebutuhan huntap tertinggi, diantaranya Gayo Lues (2.454 unit), Aceh Tamiang (2.212 unit), Aceh Utara (708 unit), dan Aceh Tengah (533 unit)," tutupnya.