BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran pemerintah daerah terus mempererat kolaborasi dalam merancang arah pembangunan wilayah untuk Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., di ruang rapat Ismail Abdullah pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pertemuan tersebut mengulas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan menghadirkan jajaran mitra kerja dari unsur pemerintah daerah.
Masing-masing satuan kerja memaparkan rencana program prioritas beserta kebutuhan dananya sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun akan datang.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh mitra kerja yang sudah memaparkan rancangan program dan kebutuhan dana secara menyeluruh.
Berdasarkan pandangannya, kerja sama yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif menjadi pilar utama untuk melahirkan dokumen perencanaan yang bermutu.
“Kami mengapresiasi seluruh mitra kerja yang telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Supian HK.
Ketua DPRD menekankan bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027 wajib dilaksanakan secara presisi, efisien, dan berorientasi pada hasil yang konkret bagi masyarakat.
Melalui perencanaan yang terukur, setiap alokasi dana diharapkan dapat menyokong pencapaian target pembangunan Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus menjawab berbagai tantangan di daerah.
Selama proses pembahasan, Banggar DPRD Kalsel turut mencermati usulan program tiap satuan kerja agar selaras dengan kebutuhan riil warga.
Upaya ini ditempuh demi menjamin anggaran yang dirancang mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Di samping menekankan efisiensi alokasi dana, DPRD Kalsel mendorong setiap satuan kerja untuk merancang program yang memiliki keterkaitan erat dengan prioritas pembangunan wilayah.
Penyelarasan program dianggap krusial agar agenda pembangunan dapat terealisasi secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Diskusi berjalan secara interaktif disertai beragam masukan dari pihak legislatif maupun eksekutif terhadap program yang diusulkan.
Penyelarasan KUA dan PPAS menjadi fase penting sebelum masuk ke tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.