BANDA ACEH - Pemprov Aceh secara resmi mengakhiri masa transisi darurat guna beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi, yang diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).
"Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah Aceh telah siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam rapat bersama Mendagri Tito Karnavian secara virtual, di Banda Aceh, Selasa.
Fadhlullah menegaskan bahwa perpindahan ke fase rehab-rekon ini bukan berarti penghentian penanganan darurat, sebab bantuan bagi kabupaten/kota yang masih berpotensi terdampak tetap disalurkan sesuai kebutuhan warga.
"Kami menegaskan bahwa berakhirnya masa transisi darurat tidak berarti penanganan kedaruratan berhenti. Rehab rekon bukan berarti daerah terdampak bencana telah selesai," ujarnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa fase rehab-rekon merupakan titik awal dimulainya pembangunan fisik permanen, yang disokong oleh alokasi anggaran untuk Aceh senilai Rp58 triliun untuk periode 2026–2028.
Fadhlullah mengungkapkan bahwa jajarannya telah melakukan beragam persiapan, mencakup percepatan pengerjaan fisik, sinkronisasi serta validasi data, koordinasi intensif bersama 23 kementerian/lembaga, hingga pemetaan skema pembiayaan.
Ia menekankan bahwa periode rehab-rekon akan diprioritaskan pada pemulihan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan nasional seperti jembatan Kutablang Bireuen dan Krueng Tingkeum agar dapat segera beroperasi secara optimal.
Diakuinya, untuk sementara waktu ruas jalan dan jembatan nasional di Aceh memang sudah dapat dilalui masyarakat meskipun belum maksimal karena masih bergantung pada struktur darurat seperti jembatan bailey dan Armco.
"Sementara ini sudah jalan akses nasional walaupun jembatan bailey, tapi difungsikan. Maka kami kembali menata untuk permanen semuanya," ujarnya.
Merujuk pada data Pemprov Aceh, seluruh jalan nasional sebanyak 46 titik telah fungsional, sedangkan jalan daerah telah pulih di 1.543 titik dari total 1.638 titik terdampak, jembatan nasional fungsional di 23 titik, serta jembatan daerah beroperasi di 378 titik dari total 655 titik terdampak.
Di samping itu, masa rehab-rekon turut memprioritaskan penuntasan pembangunan hunian tetap (huntap) karena warga terdampak enggan bertempat tinggal terlalu lama di hunian sementara (huntara).
Target pembangunan huntap di Aceh tercatat sebanyak 37.107 unit, di mana proses pengerjaannya baru terealisasi 3,57 persen atau 397 unit selesai, sementara 1.328 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Sektor pertanian juga menjadi area krusial yang wajib diprioritaskan, disusul pengerjaan normalisasi sungai dan muara, sektor perikanan, perbaikan sarana pendidikan dan rumah ibadah, penyaluran bantuan sosial, hingga pemulihan roda perekonomian.
"Memasuki masa rehab rekon, hal utama yang harus segera diselesaikan adalah infrastruktur, area yang terdampak lain seperti sawah dan huntap. Karena masyarakat tidak mau berlama-lama di huntara, kami pastikan ini berjalan cepat," demikian Fadhlullah.