JAKARTA - Jakarta direncanakan bakal membangun 11 rumah susun (rusun) baru yang akan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memaparkan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam proyek ini lantaran terintegrasi dengan Program 3 Juta Rumah.
Pakar pengamat menyambut positif adanya kolaborasi antarunsur pemerintahan tersebut.
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengharapkan pihak Kementerian PKP turut memonitor proses pembangunannya secara berkala.
"Monitoring. Pertama, memang kebijakan. Rahbintur: pengarahan, pembinaan, dan pengaturan. Itu memang tanggung jawab dari Kementerian PKP," kata Zulfi kepada detikcom pada Selasa (7/7/2027).
Bentuk sokongan kedua yang perlu dihadirkan oleh pemerintah pusat ialah penyediaan stimulan dalam wujud fisik.
Sebagai ilustrasi, bantuan dapat diberikan untuk pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada bangunan rusun.
"Misalnya lift. Lift itu kan sama dengan jalan kan, akses utama, itu prasarana. Air bersih, air limbah, sampah, itu kan sarana," sebutnya.
Di sisi lain, pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai bahwa pihak Kementerian dapat turut berkontribusi dalam hal pengawasan operasional serta aspek teknis lapangan.
"Kalau misalnya terkait skemanya nanti dari pemprov DKI aja gimana, skemanya mereka buat. Kalau PKP paling ngawasin, hanya masalah teknis aja. Ini kan urusannya DKI," tuturnya.
Sementara itu, pengerjaan infrastruktur di sekeliling area rusun dapat dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pengaturan akses moda transportasi publik bakal dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dalam informasi sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwartakan akan mendirikan 11 rusun baru di wilayah Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung berpandangan bahwa hunian vertikal berupa rusun jauh lebih ideal ketimbang rumah tapak, mengingat ketersediaan lahan yang kian menyusut serta harganya yang melonjak tinggi.
"Because it is impossible for people in Jakarta to own land unless they are wealthy, landowners. Therefore, vertical housing is the key word for that," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Keseluruhan proyek rusun tersebut bakal dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan masa konstruksi yang dimulai tahun depan.
Fasilitas ini nantinya menyediakan opsi rusun milik maupun rusun sewa yang ditujukan bagi masyarakat umum serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mayoritas sebaran lokasi pembangunan ini berada di kawasan Jakarta Utara, dengan rincian lengkap sebagai berikut.
- Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara
- Komarudin, Cakung, Jakarta Timur
- Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara
- Cakung KM 2, Jakarta Timur
- Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara
- Marunda Cluster A, Jakarta Utara
- Marunda Cluster B, Jakarta Utara
- Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara
- Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat
- Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyebutkan bahwa Pemprov DKI telah menjalin komunikasi dan sepakat untuk terus bersinergi.
Peran dari Kementerian PKP nantinya adalah berkolaborasi guna memastikan unit rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tersalurkan kepada penerima yang tepat sasaran.
"Nanti setelah dibangun kami tentu sama-sama pastikan bersama Pemprov DKI itu yang menghuni betul-betul diseleksi dengan baik sehingga benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sri di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
Pihak Kementerian PKP mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang menggenjot ketersediaan rusun agar semakin banyak warga yang mampu mempunyai tempat tinggal.
Langkah ini krusial mengingat Jakarta menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan angka backlog hunian paling tinggi di Indonesia, yang menyentuh angka 1.192.200 unit rumah merujuk pada data Susenas 2025 milik Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Sebagai catatan pelengkap, istilah backlog merepresentasikan indikator tingkat kelangkaan atau kesenjangan kebutuhan terhadap kepemilikan hunian.