JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh memberikan dukungan terhadap rencana penyesuaian nominal tarif TransJakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000.
Ia berpandangan bahwa besaran angka tersebut masih masuk dalam batasan yang lumrah lantaran tarif bus TransJakarta sudah sangat lama tidak mengalami perubahan.
“Saya rasa kalau Rp 5.000 masih wajar ya. Karena memang masih batas kewajaran. Dari 2005 juga tidak ada kenaikan,” ucap Nova saat dihubungi Kompas.com melalui WhatsApp, Senin (6/7/2026).
Nova menuturkan, ulasan seputar wacana kenaikan tarif TransJakarta ini sebenarnya telah dibicarakan dalam agenda rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Menurut pandangannya, hingga saat ini belum ada sebuah keputusan yang mengikat karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beserta Dinas Perhubungan (Dishub) masih diinstruksikan untuk menyusun telaah yang lebih komprehensif, termasuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama warga selaku pengguna jasa transportasi.
"Kalau itu kan kemarin memang pas rapat kerja ada pembahasan juga ya masalah tarifnya di Komisi B. Saya lebih melihat, artinya memang dari kurang lebih 2005 kan tidak ada kenaikan. Sekarang beban PSO (public service oblogation) kami juga semakin tinggi, ditambah lagi dana transfer daerah ini memang dikurangi," kata Nova.
Ia memaparkan, alokasi subsidi atau PSO yang dikucurkan oleh Pemprov DKI untuk menopang operasional armada TransJakarta menyentuh angka berkisar Rp 4 triliun pada saban tahunnya.
Oleh sebab itu, pihak legislatif menilai perlu dilaksanakannya peninjauan kembali atas besaran tarif yang selama lebih dari dua dekade ini sama sekali belum pernah disesuaikan.
Walaupun demikian, Nova mempertegas bahwa keputusan menaikkan tarif ini tidak boleh diambil secara tergesa-gesa.
"Tetapi memang yang kami kehendaki itu dibuatkan dulu kajian-kajian lebih mendalam dan juga ada forum FGD untuk mendengar dari pihak masyarakat juga, pengguna TransJakarta seperti itu Tanggal,” ujarnya.
Nova menganggap nominal tarif TransJakarta senilai Rp 5.000 masih sangat ideal untuk diimplementasikan sekiranya hasil telaah membuktikan angka tersebut selaras dengan daya beli masyarakat.
Menurut dia, penyesuaian tarif tersebut juga bisa ikut membantu meringankan beban dana subsidi yang selama ini dipikul oleh kas pemerintah daerah.
Berdasarkan estimasi dari Komisi B, andai tarif TransJakarta diubah menjadi Rp 5.000 dengan angka keterisian penumpang berkisar 1,4 juta jiwa per hari, efisiensi dana subsidi dapat menyentuh angka Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun.
Alokasi dana yang berhasil dihemat tersebut, lanjut Nova, nantinya bisa dialihkan untuk menyokong pengerjaan program prioritas perkotaan lainnya.
"Ya, artinya kalau Rp 400 sampai Rp 500 miliar itu kan bebannya berkurang. Pasti banyak program yang bisa dialokasikan, misalnya untuk pengembangan transportasi di wilayah Jakarta,” katanya.
Kendati menyetujui adanya kenaikan tarif, Nova memberikan peringatan agar aspek kualitas pelayanan dari TransJakarta wajib ditingkatkan bila kebijakan tersebut resmi diberlakukan.
Ia menilai jaminan keselamatan bagi pengemudi lewat skema program fit to work harus dijadikan sebagai fokus utama.
Penilaian terhadap durasi waktu kerja sopir, masa jeda istirahat, hingga instrumen pengawasan pengemudi perlu diperketat demi meminimalkan angka kecelakaan operasional TransJakarta.
Bukan hanya itu, ia turut menitikberatkan pentingnya menjaga headway atau jeda waktu kedatangan antarbus agar para calon penumpang tidak menumpuk di area halte.
"Konsep-konsep seperti itu, masalah kualitas pelayanan, fit to work, itu yang memang nantinya harus dikedepankan ketika mengalami kenaikan tarif,” kata Nova.
Nova juga meminta pihak manajemen TransJakarta untuk mengoptimalkan sistem proteksi keamanan untuk penumpang, termasuk memperbanyak titik integrasi kamera CCTV yang terkoneksi langsung dengan aparat berwajib agar kasus kriminalitas seperti pencopetan bisa direspons cepat.
"Yang saya inginkan benar-benar baik dari pengguna maupun yang lainnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.
Sementara mengenai usulan perubahan tarif bus TransJabodetabek menjadi Rp 10.000, Nova mengaku belum dapat memberikan persetujuan secara utuh.
Bagi dirinya, penyesuaian tarif moda transportasi tersebut wajib menimbang banyak aspek, khususnya dalam merangsang minat publik agar mau berpindah dari moda kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Pihak Komisi B juga dilaporkan masih mengalkulasi hal ini dari sudut pandang kondisi finansial masyarakat.
"Kalau Rp10.000 itu saya masih mau tunggu hasil kajiannya seperti apa,” katanya.
Ia pun berpendapat bahwa pihak eksekutif harus menyediakan fasilitas pendukung, salah satunya dengan membangun area kantong parkir park and ride di daerah penyangga Jakarta, termasuk kawasan Bogor dan Bekasi.
Dengan langkah tersebut, warga yang memilih berpindah memakai angkutan umum mempunyai ruang yang representatif untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka sebelum meneruskan mobilisasi menggunakan bus TransJakarta.
Nova memungkasi bahwa realisasi pembangunan fasilitas penunjang tersebut dapat diwujudkan lewat kerja sama sinergis antara Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah daerah di wilayah-wilayah penyangga.