JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan kucuran dana tambahan senilai Rp 2,218 triliun untuk membangun hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam di tiga provinsi wilayah Sumatera.
Pihak pemerintah mematok target pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) periode tahun 2026 ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, membeberkan bahwa pihak Kementerian Keuangan telah merilis persetujuan resmi terkait alokasi ABT tersebut pada akhir Juni 2026.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran belanja dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,218 triliun. Ini untuk 7.952 unit rumah khusus huntap pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, jadi anggaran kami menjadi Rp 12,527 triliun," kata Didyk di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).
Tahapan perancangan anggaran untuk penyediaan hunian tetap ini sejatinya telah bergulir sejak awal Februari 2026.
Usai melewati sederet proses perbaikan dalam Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Bidang Permukiman untuk periode 2026-2028, pengajuan resmi penambahan dana tersebut akhirnya diserahkan pada 13 Mei 2026.
Kebutuhan dana untuk pengerjaan Huntap Relokasi Terpusat dihitung mengacu pada usulan dari jajaran pemerintah daerah yang tertera dalam Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) ataupun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (R3P), yang seluruhnya telah diverifikasi oleh pihak daerah.
Perubahan pagu anggaran bagi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk tahun 2026 kemudian disetujui pada 26 Juni 2026 lewat surat keputusan dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, yang disusul dengan penerbitan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Biaya Tambahan pada 30 Juni 2026.
"Menteri Keuangan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 2.218 triliun melalui SP SABA Nomor S-136/MK/AG/2026 tanggal 24 Juni 2026 yang kemudian disahkan melalui SPRA Nomor S-404/AG/AG:3/2026 tanggal 26 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," ujar Didyk.
Lewat pemanfaatan dana tersebut, pemerintah memproyeksikan pembangunan unit hunian dengan luas bangunan 36 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur tanpa furnished bagi warga terdampak bencana banjir di Sumatera.
"Kami sudah mengidentifikasi terkait dengan 7.952 unit yang akan dibangun terhadap ketersediaan lahannya. Jadi kalau kami lihat di sini 7.952 unit dan dari daya tampung lahan yang sudah kami diverifikasi 8.124. Jadi sudah mencukupi lebih dari cukup," jelas Teddy Paul H. Siagian, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP.
Meskipun linimasa pengerjaan fisik belum dipastikan secara rigid, pihak pemerintah bersiap untuk segera menggelar proses lelang paket proyek pada tanggal 9 Juli mendatang.
"Sekarang ini kami sedang tingkat Satker tersebut sedang menyusun rencana pemaketan, dan kemudian dari kami Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan menyiapkan tim Pokja untuk pengadaan lelang, dan direncanakan minggu depan tanggal 9 Juli itu akan sudah mulai tayang, secara bertahap mulai dari paket-paket konstruksi dan selanjutnya pembangunan bangunan," sebutnya.
Langkah strategis mendirikan bangunan hunian tetap bagi para penyintas bencana di pulau Sumatera ini bukanlah tindakan yang perdana dilaksanakan, sebab sebelumnya Kementerian PKP sudah menjalin kemitraan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi lewat program CSR di daerah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Dari total keseluruhan 2.603 unit rumah yang dikerjakan secara berkala, terdapat 926 unit bangunan yang telah selesai digarap sampai dengan Juni 2026, sedangkan sisa kuota sebanyak 1.677 unit diproyeksikan bakal rampung pada Oktober 2026, yang mana rangkaian proses pengerjaannya sudah berjalan sejak Desember 2025.