SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan pihak pemerintah mengarahkan perbaikan diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ke arah pendalaman materi manajerial sebagai langkah mematangkan pelaksanaan program.
Saat melakukan peninjauan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa, Dudung menyebutkan langkah pembenahan implementasi program itu merupakan buah dari evaluasi yang sudah dilakukan sehingga diklat bisa lebih menyasar pada keperluan para peserta.
"Evaluasi sudah berlangsung. Kegiatan-kegiatan fisik sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin dan dititikberatkan pada bagaimana manajemen perkoperasian karena ini calon-calon manajer nantinya," katanya.
Dudung pun mengutarakan bahwa pemerintah tengah memangkas waktu diklat sebagai bagian dari hasil peninjauan, di samping penyelarasan isi materi pembekalan.
Ia memastikan peninjauan ulang pembekalan bagi para peserta SPPI tersebut diarahkan demi melahirkan calon pengelola koperasi yang mumpuni dalam menjalankan organisasi serta bisnis secara profesional.
"Pembekalannya mungkin pembekalan secara teori dan praktik tentang manajemen dan waktunya saya mendapat informasi dipersingkat," ujarnya.
Dudung pun menerangkan konten dasar kemiliteran yang pada mulanya diperoleh peserta adalah sebatas pengenalan bela negara yang masuk dalam kerangka konsep pertahanan rakyat semesta, bukan berupa diklat pertempuran layaknya personel TNI.
Berdasarkan penuturannya, pengenalan itu dimaksudkan demi menumbuhkan pemahaman mendasar terkait sistem pertahanan negara serta kesiapan warga negara, tanpa mengajari peserta mengenai taktik ataupun operasi pertempuran yang menjadi porsi tentara militer.
Ia menambahkan peninjauan atas berjalannya diklat SPPI bakal terus diupayakan supaya materi yang disajikan kian sejalan dengan sasaran program, yakni membentuk SDM yang piawai dalam hal manajerial agar mampu mengelola secara profesional.