JAKARTA - Melonjaknya nilai jual material bangunan sekaligus bahan bakar minyak akhir-akhir ini memicu para pengembang perumahan mendesak supaya harga rumah subsidi dapat selekasnya ditingkatkan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berpandangan bahwa regulasi penyesuaian harga itu masih belum bisa diwujudkan dalam masa dekat ini.
Pernyataan itu diutarakan oleh Heru di hadapan para awak media selepas mengikuti rangkaian agenda evaluasi capaian serta program kerja BP Tapera 2026 bersama Komite Tapera yang bertempat di Gedung Aula Jusuf Anwar, Jakarta Pusat.
"Sebenarnya kalau saat ini situasinya belum memungkinkan ya (untuk menaikkan harga rumah subsidi tapak)," kata Heru pada Rabu (24/6/2026).
Mengacu pada pemaparan Heru, terdapat beragam aspek yang menjadi bahan pertimbangan untuk mendongkrak harga, yang mana keliru satunya lewat cara memantau situasi finansial masyarakat.
Di lain sisi, dibutuhkan adanya pembicaraan yang lebih mendalam berbarengan dengan pelbagai instansi terkait, layaknya Komite Tapera.
"Kami harus melihat dulu kondisi masyarakat yang masih, apa namanya, belum memungkinkan lah," lanjutnya.
Tatkala dimintai respons perihal potensi para pengembang perumahan berpindah menggarap rumah komersial jikalau harga rumah subsidi tak kunjung dinaikkan, Heru menilai dinamika tersebut patut dipantau perkembangannya ke depan.
Sampai detik ini tidak ditemukan adanya hambatan mengenai problematika tersebut, apabila mengacu pada tingkat penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rabu (24/6/2026) yang telah menembus angka kisaran 81 ribu unit atau sekitar 23,22 persen dari total target pemerintah pada tahun ini yang mematok 350 ribu unit.
Berikutnya, total unit yang didapati telah menyelesaikan proses akad dilaporkan sudah mencapai lebih dari 21 ribu unit.
"Sehingga kalau digabungkan antara yang sudah cair FLPP-nya, dengan akad dan tinggal lakukan pencairan ke kami (BP Tapera), ada 103 ribu," sebut Heru.
Sebelumnya dikabarkan, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah membeberkan, pihak pengembang sangat mengharapkan adanya kenaikan harga bagi rumah subsidi.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh nilai jual lahan serta ongkos material yang pada saat ini terus merangkak naik secara signifikan.
"Kami pengennya harga rumah subsidi ada penyesuaian karena memang dari sisi harga tanah dan harga material itu sangat naik signifikan. Jadi diperlukan memang penyesuaian," kata Junaidi saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/6/2026).
Pihak pengembang pun dikabarkan telah mengajukan proposal usulan kenaikan harga rumah subsidi ini kepada pihak pemerintah selaku bahan pertimbangan hukum.
"Sudah kami sampaikan dan sudah ada mulai pembahasan. (Responnya bagaimana?) Nah itu saya pikir ke pemerintah saja yang jawab," tambahnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono juga membenarkan adanya aspirasi dari segenap pengembang perumahan guna menaikkan harga jual rumah subsidi.
Meski begitu, dinamika tersebut dinilai masih membutuhkan proses pembahasan yang jauh lebih komprehensif.
"Kalau rumah subsidi belum ada ya, kami harus diskusikan dulu untuk menaikkan harganya," ungkapnya.
Dirinya pun menyarankan khalayak luas untuk selekasnya mengajukan kepemilikan rumah subsidi sebelum nantinya diresmikan ketetapan penyesuaian harga yang baru.
"Kalau yang mau punya rumah sekarang ini saatnya, karena pasti akan naik (harga) rumah subsidi," ucapnya.