BANDUNG - Agenda pengalihan fungsi pelayanan armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Terminal Cicaheum menuju Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung hingga kini belum terealisasi sepenuhnya selaras dengan target semula.
Regulasi yang dijadwalkan mulai diimplementasikan sejak 5 Juni 2026 itu kini menemui hambatan dipicu oleh problem sosial di kawasan setempat yang belum beres.
Dari totalitas 110 armada bus yang mulanya beroperasi di area Terminal Cicaheum, saat ini baru menyentuh angka kisaran 80 persen atau berkisar 60 armada yang telah bermigrasi ke Terminal Leuwipanjang.
Sementara itu, sisa 20 persen armada bus lainnya terpantau masih setia melayani para penumpang dan beraktivitas di kawasan terminal lama.
Koordinator Lapangan Terminal Leuwipanjang, Dedi Suhendar, mengonfirmasi bahwa problem utama bukan bersumber dari kesiapan sarana di terminal yang baru, melainkan dipicu masalah sosial yang bergulir di Terminal Cicaheum.
Ia membeberkan bahwa desakan kompensasi finansial dari kalangan pedagang yang ikut terdampak imbas restrukturisasi fungsi terminal menjadi faktor primer proses perpindahan ini belum selesai.
“Informasi yang kami dapat dari Kepala Terminal (Cicaheum) bahwa masalah ini masih terkait dengan para pedagang yang meminta kompensasi. Itu informasi yang kami terima,” ujar Dedi, Minggu (21/6/2026) dikutip dari TribunJabar.id.
Situasi dilematis tersebut membuat sejumlah perusahaan otobus (PO) memilih untuk bertahan untuk sementara waktu di Terminal Cicaheum guna memelihara stabilitas roda ekonomi di kawasan tersebut hingga muncul jalan keluar riil dari jajaran pemerintah.
Tuntutan uang ganti rugi dari komunitas pedagang di kawasan Terminal Cicaheum ini melahirkan problem pelik tersendiri.
Di satu sisi, agenda relokasi armada merupakan bagian dari program restrukturisasi tatanan transportasi umum.
Namun di sisi lain, sektor mata pencaharian pedagang di sana ikut terdampak sehingga membutuhkan kepastian perihal ganti untung.
Oleh sebab itu, sebagian unit bus terpantau masih terus beroperasi di terminal lama kendati secara perlahan tetap didorong untuk melangsungkan migrasi.
Kondisi ini mengakibatkan jalannya fase transisi tidak dapat dieksekusi secara serentak, melainkan bertahap dan melaju lebih lambat ketimbang estimasi awal yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Meskipun tahapan relokasi belum selesai secara menyeluruh, sarana pelengkap di kawasan baru diklaim sudah sangat mumpuni demi menampung seluruh unit bus.
Dedi Suhendar memastikan dari segi sarana serta prasarana pendukung, level kesiapan Terminal Leuwipanjang saat ini sudah menyentuh angka kisaran 90 persen.
“Untuk sarana dan prasarana, kami sudah siap secara rekayasa lalu lintas, penempatan armada, maupun jadwal. Kesiapan kami sudah sekitar 90 persen,” tegasnya.
Terminal baru ini dibekali dengan kapasitas daya tampung yang masif lantaran sanggup mengakomodasi hingga 560 unit bus, sehingga dipandang sangat laik demi menampung seluruh armada AKAP dan AKDP pindahan dari Cicaheum.
Bukan hanya itu, pihak manajemen juga sudah memformulasikan skema tata letak armada cadangan (standby) demi mencegah potensi terjadinya ketersendatan sirkulasi kendaraan.
Dari total sekitar 21 Perusahaan Otobus (PO) yang awalnya beroperasi di Cicaheum, kini terdata baru 19 PO yang membuka loket pelayanan operasional di Terminal Leuwipanjang.
Sebelumnya, otoritas Terminal Cicaheum telah menggulirkan pemindahan rute trayek secara bertahap selaku bagian dari agenda implementasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Kebijakan ini ditempuh sebagai wujud keseriusan dari pihak pemerintah dalam menata ekosistem transportasi publik agar terkoneksi secara lebih padu.
Kepala Terminal Cicaheum, Asep Supriadi, mengutarakan bahwa pemindahan rute ini merupakan sebuah langkah strategis demi menyokong sistem transportasi massal di Kota Bandung.
Ia memaparkan bahwa ke depannya fungsi Terminal Cicaheum akan diubah menjadi depo BRT, bukan lagi sebagai pangkalan bagi bus AKAP ataupun AKDP layaknya masa lalu.
Berdasarkan pemaparannya, pengoperasian BRT ini diharapkan sanggup mereduksi problem kemacetan sekaligus ikut menekan kadar polusi udara di area Kota Bandung.