JAKARTA - Aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) disudahi.
Pihak pemerintah kemudian membeberkan argumentasi di balik keputusan untuk tetap mempertahankan jalannya program MBG tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari memastikan jajaran pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto bakal terus menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia memberikan penekanan bahwa program MBG ini merupakan bentuk amanat yang dititipkan langsung oleh masyarakat.
Sebelum melangkah dalam kontestasi pemilihan presiden dua tahun yang lalu, Prabowo telah menjabarkan arah visi serta misinya kepada publik luas.
Di dalam rancangan tersebut tercantum deretan program kerja prioritas, yang salah satu di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan penuturan Qodari, publik tanah air telah menyerahkan mandat resmi kepada Prabowo demi merealisasikan program-program yang dahulu dijanjikan, termasuk kebijakan MBG.
"Yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," jelas Qodari dikutip dari siaran persnya, Rabu (17/6/2026).
Menurut pandangannya, agenda MBG ini hadir sebagai jalan keluar guna mengentaskan masalah pemenuhan gizi yang hingga kini masih mendera sebagian anak serta balita di tanah air.
Masalah kesehatan yang dinilai memiliki risiko besar dalam menghambat fase tumbuh kembang generasi muda.
Qodari tidak menampik bahwa dalam perjalanannya, program MBG ini menemui beraneka ragam hambatan.
Kendati demikian, munculnya kendala tersebut dinilai bukan menjadi sebuah pembenaran untuk menyudahi pelaksanaan program MBG.
Oleh sebab itu, Qodari memastikan pihak pemerintah senantiasa memberikan ruang bagi proses dialog sekaligus menampung segala aspirasi dari warga agar penerapan program ke depan bisa berjalan semakin optimal.
Di samping itu, jajaran eksekutif juga menaruh komitmen tinggi untuk senantiasa mengevaluasi dan membenahi sistem tata kelola di lapangan.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujarnya.
Qodari mengimbuhkan, bukan hanya kebijakan MBG semata, melainkan bermacam-macam program kerja susunan Presiden Prabowo juga dipersiapkan guna mengurai aneka rupa kendala yang tengah dialami masyarakat.
Sebagai contoh, tindakan tegas dari pemerintah dalam menyudahi segala modus manipulasi pada aktivitas ekspor komoditas alam yang bernilai strategis serta upaya mendongkrak pendapatan kas negara lewat sistem ekspor satu pintu.
Bukan hanya itu, pihak pemerintah pun turut memperlebar kesempatan memperoleh bangku edukasi bagi kalangan masyarakat yang berada di posisi rentan lewat peluncuran program Sekolah Rakyat (SR).
Menurut penilaiannya, rupa-rupa kebijakan yang tengah digulirkan oleh Prabowo ini menjadi bagian dari peta jalan berskala besar demi mewujudkan perubahan bangsa sekaligus langkah konkret menyelesaikan rupa-rupa problematika di tengah publik.
Oleh karena itu, Qodari mengimbau segenap elemen masyarakat agar meluangkan waktu serta peluang bagi Prabowo dalam menyelesaikan seluruh agenda kerja tersebut di sepanjang periode kepemimpinannya.
"Ketika Pak Prabowo menjabat, kami berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan," tutur Qodari.