JAKARTA – Hubungan kerja sama strategis yang telah berjalan antara Indonesia dan Australia kini kembali diperkuat.
Melalui pertemuan bilateral bersama Governor of South Australia Frances Adamson AC, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendiskusikan agenda reformasi pada sektor publik, akselerasi tata kelola dan kapasitas, serta digitalisasi birokrasi.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa.
Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujarnya dalam Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Rini memaparkan bahwa dalam menyukseskan agenda transformasi digital di tanah air, penajaman kompetensi SDM memegang peranan yang sama krusialnya dengan penguatan infrastruktur teknologi.
Oleh sebab itu, fokus utama Indonesia saat ini tertuju pada peningkatan keahlian lebih dari 6,7 juta ASN, khususnya dalam hal kecakapan digital, perumusan kebijakan berbasis data, kajian regulasi, manajemen publik yang dinamis, serta perputaran talenta.
Menurut pandangannya, kesempatan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi berkelas internasional wajib terus dioptimalkan demi menyokong kompetensi para pengambil kebijakan melalui jalur pendidikan eksekutif, studi magister, sertifikasi keahlian, hingga program mikro-kredensial yang sejalan dengan tantangan masa depan.
Sinergi yang kian solid antara jajaran instansi pemerintah Indonesia dengan universitas-universitas di Australia dinilai menjadi sebuah langkah taktis dalam melahirkan kader pemimpin sektor publik yang berkualitas tinggi.
Pada momentum tersebut, Menteri Rini turut menjelaskan pentingnya memberikan ruang bagi eksistensi ASN perempuan demi mewujudkan sistem birokrasi yang adil dan responsif.
Ia pun menggarisbawahi sedikitnya terdapat empat strategi utama yang wajib diakselerasi secara kolektif, yakni regulasi dan kebijakan hukum yang setara; penyesuaian kultur kerja organisasi; teladan dari para pemimpin; serta penguatan gerakan women support women lewat sistem jejaring, mentoring, dan coaching yang terencana dengan baik.
Lebih lanjut ia menambahkan, komitmen penuh dari Pemerintah Indonesia adalah menjamin agar capaian dari pembenahan birokrasi dan modernisasi pelayanan publik dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri.
Peningkatan kapasitas bagi aparatur di tingkat pemerintah daerah menjadi fokus yang sangat strategis, mengingat jutaan ASN tersebut bersentuhan langsung dengan pemberian layanan kepada masyarakat luas.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkap Rini.
Indonesia memosisikan negara Australia sebagai rekan strategis yang memiliki ikatan emosional dan kemitraan yang produktif, baik pada tatanan pemerintahan maupun antarmasyarakat.
Rini mengemukakan bahwa forum tatap muka ini menjadi jembatan krusial untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan berbagai peluang kemitraan baru di masa mendatang.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.