BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memasang target agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik pada paruh kedua tahun anggaran 2026 dapat diawali pada awal Juli mendatang sebagai langkah percepatan walaupun di tengah situasi lonjakan harga bahan baku material serta harga minyak.
"Saya ingin per 1 Juli pembangunan sudah mulai berjalan. Jangan sampai terlalu lama tertahan. Kalau memang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan, segera diselesaikan agar program yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Jabar, Kamis.
Asep mengimbau kepada seluruh instansi daerah yang bersangkutan untuk menyegerakan urusan administrasi serta tahapan kerja yang tengah berjalan agar target pengerjaan pembangunan dapat terpenuhi tepat waktu demi kemaslahatan publik.
Ia menggarisbawahi bahwa program pembangunan mesti tetap bergulir walau diperhadapkan dengan bermacam tantangan, termasuk lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta beberapa bahan konstruksi yang memberikan dampak pada proyek fisik di lapangan.
"Pembangunan tidak bisa berhenti karena itu saya minta seluruh perangkat daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan," katanya.
Berdasarkan pandangannya, lonjakan harga BBM memberikan pengaruh pada sejumlah program pembangunan lantaran berimbas terhadap komponen pembiayaan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Keadaan ini mesti segera diantisipasi dengan baik supaya tidak merintangi jalannya pengerjaan proyek.
Asep menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lekas memetakan sekaligus menganalisis imbas dari lonjakan harga itu, serta menyiapkan mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan berdasarkan regulasi baku.
"Saya minta TAPD segera bergerak melakukan pemetaan dan menghitung dampak yang terjadi. Jika memang diperlukan penyesuaian, segera dilakukan agar pembangunan tetap bisa berjalan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.
Ia mengonfirmasi bahwa lonjakan harga bahan baku memiliki potensi merubah volume pekerjaan yang akan digarap.
Meski demikian, situasi ini tidak boleh dijadikan dalih atas terhambatnya agenda pembangunan yang sudah diagendakan oleh pemerintah daerah.
"Bisa saja ada penyesuaian volume pekerjaan karena harga material mengalami kenaikan. Yang penting pembangunan tetap berjalan dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan," kata dia.