JAKARTA - Penurunan nilai tukar rupiah yang kini melewati angka Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap performa sektor manufaktur di dalam negeri.
Efek dari kondisi ini memang belum secara langsung mengubah harga produk di pasaran.
Akan tetapi, beban pada biaya produksi diprediksi bakal melonjak apabila pelemahan mata uang garuda ini terus terjadi dalam waktu yang lama.
Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Badiul Hadi, mengungkapkan bahwa sejumlah industri saat ini masih bisa meredam efek penurunan nilai rupiah lewat skema kontrak lindung nilai atau hedging.
Kendati demikian, proteksi tersebut hanya bersifat temporer serta tidak dapat memayungi seluruh kebutuhan valuta asing yang diperlukan korporasi.
"Pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS memang belum langsung diikuti kenaikan harga karena sebagian industri masih terlindungi kontrak hedging. Namun, instrumen ini memiliki batas waktu dan cakupan," ujar Badiul kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).
Berdasarkan penuturannya, para pelaku bisnis bakal dihadapkan pada biaya impor yang jauh lebih tinggi ketika masa berlaku kontrak lindung nilai tersebut habis.
Hal itu terjadi lantaran perusahaan terpaksa membeli dollar AS dengan mengacu pada nilai kurs yang sudah melonjak.
Badiul memaparkan bahwa kontrak hedging pada umumnya hanya memayungi sekitar 30 persen hingga 70 persen dari total kebutuhan valuta asing korporasi.
Adapun periode waktunya berjalan antara 3 sampai 12 bulan saja.
Jika nilai tukar Rp 18.000 per dollar AS terus bertahan melebihi masa kontrak itu, maka biaya untuk mengimpor bahan baku berpeluang membengkak sebesar 8 persen hingga 15 persen.
Lonjakan tersebut secara perlahan akan mulai mengikis keuntungan bersih perusahaan.
Dirinya berpandangan bahwa mayoritas industri sebenarnya masih bisa menyesuaikan diri pada rentang nilai kurs Rp 16.000 hingga Rp 17.000 per dollar AS.
Namun, beban biaya akan menjadi sangat berat untuk diredam apabila posisi kurs terus bertengger di atas angka Rp 18.000 selama beberapa bulan ke depan.
Sejumlah sektor yang paling rentan terdampak di antaranya adalah industri farmasi, elektronik, kimia, serta otomotif.
Dalam situasi seperti itu, manajemen perusahaan berpeluang besar mengubah harga jual produk di pasar jika langkah efisiensi dan lindung nilai tidak lagi sanggup membendung lonjakan biaya operasional.
"In dalam skenario tersebut, harga produk manufaktur berpotensi naik 3%-7%. Dampaknya, inflasi dapat bertambah sekitar 0,5-1,5 poin persentase dan pertumbuhan ekonomi berisiko terkoreksi 0,2-0,5 poin persentase dari target semula," jelasnya.
Menurut pandangannya, langkah penanganan dari pihak pemerintah tidak boleh cuma bertumpu pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar mata uang saja.
Pihak otoritas juga dituntut untuk memacu program substitusi impor, memperkokoh sektor industri bahan baku lokal, serta membuka akses lindung nilai yang lebih luas bagi para pelaku usaha manufaktur.
"Tanpa pembenahan struktur industri, setiap pelemahan rupiah akan terus berulang menjadi inflasi, menekan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Beban akibat merosotnya nilai mata uang rupiah kini sudah mulai dirasakan oleh berbagai lini sektor industri.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI, Edy Suyanto, menyampaikan bahwa lini bisnis keramik saat ini tengah didera tekanan berlapis akibat kombinasi kenaikan harga gas dan depresiasi nilai rupiah.
Disamping harus melunasi sebagian biaya energi menggunakan mata uang dollar AS, pelaku industri keramik rupanya juga masih mendatangkan sejumlah bahan baku dan elemen produksi dari luar negeri.
"Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kami bisa bayangkan ini dua impact," ujar Edy saat ditemui di NICE Tangerang, Kamis (5/6/2026).
Pihak ASAKI memberikan catatan bahwa sektor industri sejauh ini baru mendapatkan alokasi sekitar 40 persen hingga 45 persen pasokan gas melalui program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT dengan tarif 7 dollar AS per MMBTU.
Sementara untuk sisa kebutuhannya terpaksa dipenuhi lewat gas dari proses regasifikasi LNG yang harganya menyentuh angka 21 dollar AS per MMBTU.
Walaupun pengeluaran untuk produksi merangkak naik, para pelaku usaha di bidang keramik masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga jual produk mereka.
Hal tersebut dikarenakan kompetisi dengan produk-produk impor masih sangat ketat, ditambah dengan kondisi daya beli dari masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga tengah menghimpit industri ban di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI, Azis Pane, mengutarakan bahwa kenaikan harga bahan baku yang berbasis fosil sebagai imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta melemahnya nilai rupiah terus memicu pembengkakan biaya produksi.
Menurutnya, situasi pasar yang penuh dengan ketidakpastian membuat pihak korporasi mengalami hambatan besar untuk mendapatkan fasilitas perlindungan nilai mata uang.
"Mau di-hedging, enggak mau lagi lembaga hedging. Karena enggak jelas," katanya kepada Kontan beberapa waktu lalu.
Sektor komoditas tekstil pun tidak luput dari jerat tekanan akibat terpuruknya nilai tukar rupiah.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, menyebutkan bahwa sektor hulu tekstil saat ini sedang terjepit oleh depresiasi rupiah sekaligus kenaikan harga minyak mentah global.
Berdasarkan penjelasannya, pihak industri domestik dinilai masih sangat bergantung pada pasokan impor untuk bahan baku utama seperti mono ethylene glycol atau MEG dan paraxylene atau PX.
Faktor inilah yang membuat lonjakan pada biaya produksi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi.
Kendati demikian, para pelaku bisnis di sektor ini memilih untuk tetap melanjutkan kegiatan operasional pabrik mereka.
Langkah untuk menghentikan proses produksi justru dipandang menyimpan risiko yang jauh lebih besar terhadap potensi kerugian perusahaan.
Dirinya pun meminta agar pemerintah bersama Bank Indonesia bisa segera mengambil tindakan nyata demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar.
Upaya penyelamatan tersebut dipandang krusial guna meminimalkan tekanan berat yang sedang melanda sektor industri manufaktur.
Badiul kembali mengingatkan bahwa publik berpotensi menghadapi imbas buruk ganda apabila posisi rupiah terus tertahan pada level Rp 18.000 per dollar AS dalam jangka panjang.
Dampak buruk tersebut berupa lonjakan harga komoditas barang yang dipicu oleh imported inflation serta adanya perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"With kata lain, persoalannya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi potensi munculnya tekanan inflasi ketika mesin pertumbuhan ekonomi justru kehilangan tenaga," pungkasnya.