JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengonfirmasi akan kembali mengirimkan 742 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Satgas Konga). Ratusan personel tersebut dijadwalkan berangkat pada Mei 2026 untuk menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon.
Langkah ini tetap diambil pemerintah meski sebelumnya terdapat prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi serupa di Lebanon akibat serangan. Menteri Luar Negeri Sugiono menginstruksikan agar seluruh prajurit menyiapkan diri dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta keikhlasan guna menjaga kehormatan bangsa.
“Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Sugiono dalam Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Senin (11/5/2026), dikutip dari siaran pers.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyatakan bahwa keputusan pengiriman personel ke Lebanon telah melewati analisis strategis yang mendalam. Brigjen TNI Honi Havana, selaku Karo Humas Datin Kemenko Polkam, menjelaskan ada beberapa parameter utama dalam mengukur kelayakan misi ini.
Pertama, pemerintah rutin melakukan asesmen risiko berdasarkan situasi nyata di lapangan melalui laporan dari KBRI Beirut dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Kedua, dilakukan reposisi kekuatan dengan fokus pada perlindungan anggota, termasuk potensi relokasi pos satgas sesuai kondisi keamanan.
“Ketiga, komitmen akuntabilitas dan investigasi PBB,” ungkap Honi. Hal ini mencakup transparansi insiden, jaminan tanggung jawab, serta perlindungan hukum internasional bagi pasukan perdamaian. Keempat, pemerintah menyiapkan rencana kontingensi, termasuk opsi penarikan personel lebih awal jika mandat UNIFIL dinilai tidak lagi mampu memberikan proteksi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana menarik pasukan TNI dari UNIFIL pasca-insiden gugurnya tiga prajurit. Namun, proses evaluasi secara menyeluruh tetap dilakukan.
"Tidak ada untuk ke situ (penarikan pasukan-red). Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar," tutur Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Teddy menambahkan, komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya aspek keamanan prajurit selama bertugas.
"Saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan menyampaikan dunia. Jadi, kami mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kami tegas terhadap evaluasi yang ada seperti itu ya kira-kira," kata Teddy.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung menyatakan bahwa 742 personel TNI siap diberangkatkan pada 22 Mei mendatang sebagai pasukan pengganti.
"Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia," kata Dudung, Senin (11/5/2026).
Dudung memastikan pembekalan dari PMPP telah diberikan secara optimal. Ia berpesan agar prajurit tetap waspada demi keselamatan dan reputasi bangsa. Dudung juga memuji citra positif prajurit TNI di kancah internasional karena karakternya yang humanis.
“Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana karena keramahannya, kepeduliannya, keseriusannya dalam melaksanakan tugas,” tutur Dudung.
Ia pun mengharapkan doa dari masyarakat agar seluruh personel dapat menjalankan misi mulia ini dengan lancar hingga kembali ke tanah air.