JAKARTA – Kasus PRT Benhil menjadi ujian besar bagi implementasi UU PPRT dalam memberikan perlindungan hukum nyata bagi pekerja domestik.
Peristiwa yang menimpa pekerja rumah tangga tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat serta organisasi pemerhati hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan terhadap kesejahteraan dan keamanan para pekerja di sektor domestik.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Djamil menyatakan, "Kasus PRT Benhil ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa UU PPRT bukan sekadar macan kertas, melainkan instrumen perlindungan yang efektif bagi mereka yang selama ini terpinggirkan," sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/5/2026).
Nasir Djamil menekankan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tidak boleh dibiarkan tanpa adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya.
Keberadaan regulasi tersebut seharusnya menjadi jaminan agar hak dasar setiap pekerja tetap terpenuhi tanpa rasa takut akan intimidasi. Publik kini menanti langkah konkret dari kepolisian untuk mengusut tuntas motif dan detail di balik kekerasan yang terjadi.
Beberapa pihak menilai jika penanganan kasus ini lamban, maka kepercayaan terhadap perlindungan hukum bagi PRT akan semakin merosot. Penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap pasal dalam undang-undang tersebut bekerja secara fungsional di lapangan.
Eskalasi desakan ini juga diharapkan mampu menutup ruang bagi oknum majikan yang kerap bertindak semena-mena. Koordinasi antarlembaga sangat diperlukan guna memastikan korban mendapatkan rehabilitasi psikologis sekaligus bantuan hukum yang memadai.
Pengawasan di tingkat lingkungan terkecil seperti RT dan RW kini juga mulai dipertimbangkan sebagai lapisan keamanan tambahan. Harapannya, tragedi serupa tidak lagi menghiasi pemberitaan nasional di masa mendatang.