JAKARTA – Anggota DPR meminta penegakan hukum profesional kasus di daycare Yogyakarta dilakukan secara transparan demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.
Langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan nonformal dan pengasuhan anak di wilayah tersebut.
"Kami meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus yang terjadi di daycare Yogyakarta," ujar My Esti Wijayati, sebagaimana dilansir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan mendalam terhadap keamanan ruang publik bagi balita yang seharusnya menjadi zona paling terlindungi.
My Esti Wijayati menilai bahwa pendekatan yang objektif dari aparat akan menjadi kunci utama dalam mengungkap fakta di balik peristiwa pilu tersebut.
Dugaan kekerasan yang mencuat ini memicu desakan agar setiap pengelola jasa penitipan memperketat seleksi serta pengawasan terhadap perilaku staf mereka.
Penyelidikan tidak boleh berhenti pada permukaan saja, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di sistem manajemen lembaga yang bersangkutan.
Anggota legislatif dari daerah pemilihan Yogyakarta ini berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan nantinya harus mampu memberikan efek jera secara luas.
"Penegakan hukum ini sangat penting bukan hanya untuk memberi keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi pengelola daycare lainnya," tegas My Esti Wijayati, sebagaimana dilansir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).
Kehadiran negara melalui perangkat hukum diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi para orang tua yang bekerja dan menitipkan anak mereka.
Proses hukum yang berjalan saat ini diposisikan sebagai momentum evaluasi besar-besaran terhadap standar operasional seluruh pusat penitipan anak.
Kepastian hukum menjadi satu-satunya jawaban untuk meredam kekhawatiran masyarakat atas berulangnya insiden serupa di masa depan.