JAKARTA - Ketahanan energi nasional kembali menjadi sorotan ketika pemerintah bersiap meningkatkan porsi campuran biodiesel dalam bahan bakar solar.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, khususnya minyak sawit.
Program peningkatan campuran biodiesel bukanlah kebijakan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara bertahap meningkatkan porsi campuran biodiesel mulai dari B10, B20, hingga B30.
Setiap tahap kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kemandirian energi sekaligus mendukung industri kelapa sawit nasional yang menjadi salah satu sektor strategis ekonomi Indonesia.
Namun, menjelang target penerapan B50 pada pertengahan tahun 2026, sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku industri. Berbagai uji coba teknis dan penyesuaian kapasitas produksi biodiesel masih berlangsung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
Uji Coba B50 Masih Terus Berjalan
Pelaksanaan Biodiesel 50 (B50) pada Juli 2026 nampaknya masih belum begitu matang. Sisa dua bulan lagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan uji coba dan menyesuaikan implementasi sesuai dengan kapasitas pabrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan hasil uji coba terhadap B50 sudah ke arah 60%-70% yang saat ini sudah dilakukan di alat berat, kereta api, kapal, maupun mobil.
“Bulan Mei dan Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan Juli 2026. Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode kita tidak ketergantungan dengan global khususnya Solar,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (10/4/2026).
Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan campuran biodiesel dengan porsi lebih tinggi tetap aman digunakan pada berbagai jenis kendaraan maupun peralatan industri. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa sistem distribusi serta kualitas bahan bakar tetap terjaga ketika kebijakan ini mulai diterapkan secara nasional.
Upaya Mendorong Kedaulatan Energi Nasional
Di luar kondisi survival pasokan energi di dalam negeri, B50 diakui Bahlil dilaksanakan untuk membangun kedaulatan energi. Dia bilang, penerapan B10 hingga B30 dilaksanakan terlepas dari dinamika harga minyak yang terjadi.
“Kita ingin mencari sumber energi yang ada dalam negara kita untuk menemui kebutuhan dalam negara kita,” jelasnya.
Kebijakan peningkatan campuran biodiesel ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memanfaatkan potensi sumber daya domestik. Dengan memaksimalkan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Selain itu, kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Program biodiesel tidak hanya mendukung sektor energi, tetapi juga memperkuat industri kelapa sawit nasional, meningkatkan penyerapan produksi crude palm oil (CPO), serta membuka peluang investasi baru di sektor bioenergi.
Melalui program ini, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat sehingga Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia maupun gangguan pasokan global.
Kapasitas Produksi Biodiesel Masih Perlu Penyesuaian
Adapun terkait dengan pabrik biodiesel, Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Bahli berharap kecukupan pasokan sudah ada solusi.
“Nanti saya jelaskan begitu sudah selesai ya,” tandasnya.
Melansir laman resmi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan menyatakan industri biodiesel nasional belum siap untuk meningkatkan campuran menjadi B50 pada tahun 2026.
Peningkatan tersebut akan mengharuskan pabrikan untuk menggunakan seluruh kapasitas produksi yang ada. Ia memperkirakan kebutuhan CPO untuk produksi FAME dalam program B50 dapat mencapai 18 juta ton atau setara 20 juta kiloliter.
Sementara itu, kapasitas terpasang industri biodiesel nasional saat ini baru mampu menyerap 19,56 juta ton CPO.
“Kami membutuhkan tambahan kapasitas terpasang sekitar 4 juta kiloliter agar industri dapat menjalankan program B50. Utilitas produksi kami maksimal hanya 80%-85% karena kami tetap harus memperhatikan perawatan berkala. Jadi, pabrik biodiesel tidak bisa berjalan 100%,” kata Ernest.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan industri masih menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan B50 secara optimal.
Kebutuhan Investasi Tambahan Industri Biodiesel
Tahun ini, industri biodiesel akan kedatangan pemain baru dengan tambahan kapasitas terpasang sebesar 1,5 juta kiloliter. Namun, menurut Ernest, industri masih membutuhkan investasi tambahan setara 2,5 juta kiloliter agar program B50 dapat dijalankan secara optimal.
Tambahan kapasitas produksi tersebut diperlukan agar pasokan biodiesel dapat memenuhi kebutuhan nasional ketika campuran B50 mulai diterapkan secara luas. Tanpa penambahan kapasitas, industri berpotensi menghadapi tekanan produksi yang cukup besar.
Investasi baru di sektor biodiesel juga menjadi peluang bagi pelaku industri untuk memperluas bisnis di bidang energi terbarukan. Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bakar ramah lingkungan, sektor biofuel diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan berbagai persiapan yang masih berlangsung, implementasi program B50 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Jika berhasil dijalankan dengan baik, kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen biofuel terbesar di dunia.