JAKARTA - Upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan akselerasi pada 2026.
Salah satu indikator paling menonjol terlihat dari lonjakan target program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang secara nasional naik drastis dibanding tahun sebelumnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, peningkatan ini menjadi bagian dari strategi mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sekaligus menekan backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.
Dorongan tersebut juga tampak nyata di Sulawesi Utara. Wilayah ini menjadi salah satu contoh daerah yang mencatat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan program BSPS.
Kenaikan jumlah unit bantuan yang mencapai hampir 10 kali lipat menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di sektor perumahan semakin agresif, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, kolaborasi pembiayaan dengan sejumlah lembaga keuangan juga menjadi sinyal bahwa sektor perumahan rakyat kini digarap lebih serius dan terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, saat mewakili sambutan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Prosesi Launching Program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Utara.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat bersama BP Tapera, Bank Negara Indonesia (BNI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Manado.
“Peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” ujar Sri Haryati.
Program Bedah Rumah Naik Tajam Di Tahun 2026
Kementerian PKP menegaskan bahwa program BSPS atau bedah rumah pada 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Secara nasional, target program ini melonjak dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni dan memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
Khusus di Sulawesi Utara, peningkatan program juga terlihat sangat mencolok. Jumlah unit bantuan yang sebelumnya 748 unit kini naik menjadi 8.198 unit.
Kenaikan hampir 10 kali lipat ini menjadi salah satu capaian yang menegaskan besarnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hunian masyarakat di wilayah tersebut.
Program BSPS sendiri selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki atau memperbaiki rumah layak huni secara swadaya.
Dengan skala target yang jauh lebih besar pada 2026, program ini diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas, baik secara sosial maupun ekonomi.
Peningkatan target tersebut juga memperlihatkan bahwa isu perumahan kini ditempatkan sebagai salah satu prioritas strategis. Bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Realisasi KUR Perumahan Tembus Triliunan Rupiah
Selain menyoroti program BSPS, Sri Haryati juga memaparkan perkembangan realisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Menurut dia, hingga data terakhir per 7 April, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp10,8 triliun.
Capaian tersebut berasal dari total 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand. Angka ini menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan pembiayaan perumahan terus meningkat, baik dari pelaku penyediaan rumah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, BNI mencatat capaian yang cukup menonjol. Bank pelat merah itu membukukan rekor closing minat KUR Perumahan sebesar Rp 206,3 miliar dengan total 453 nasabah. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam sosialisasi program KUR Perumahan.
Angka-angka ini mengindikasikan bahwa skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah mulai mendapat respons positif dari pasar. Dukungan pembiayaan menjadi elemen penting karena persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan unit, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengakses pembelian atau pembangunan rumah.
Sulawesi Utara Catat Kenaikan Rumah Subsidi Untuk MBR
Kementerian PKP juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus. Pemerintah daerah dinilai berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 41%.
Peningkatan itu terlihat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi rumah subsidi naik dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.
Kenaikan tersebut menunjukkan adanya progres yang cukup kuat dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau.
Keberhasilan ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan perumahan. Ketika dukungan kebijakan pusat dipadukan dengan kesiapan pelaksanaan di daerah, hasilnya dapat terlihat lebih konkret dalam bentuk peningkatan unit rumah yang tersedia bagi masyarakat.
Bagi MBR, pertumbuhan realisasi rumah subsidi menjadi kabar positif. Sebab, akses terhadap hunian layak masih menjadi tantangan besar, terutama di tengah harga properti yang terus meningkat dan keterbatasan daya beli masyarakat.
Regulasi Baru Rusun Subsidi Didorong Untuk Tekan Backlog
Kementerian PKP juga menyoroti persoalan backlog perumahan yang masih tinggi, terutama di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di perkotaan tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PKP mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui penyusunan regulasi baru rumah susun subsidi. Aturan baru ini disiapkan untuk memberikan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses hunian vertikal yang terjangkau.
"Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi," kata Sri.
Sebagai implementasi nyata dari regulasi tersebut, salah satu pengembang yang telah siap mendukung adalah Apartemen Poris 88 yang diwakili Direktur Utama Dedi Indrasetiawan.
Apartemen Poris 88 berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 6.700 meter persegi dengan total 372 unit hunian. Saat ini masih tersedia 141 unit ready stock yang dapat dimanfaatkan oleh MBR melalui regulasi rusun subsidi terbaru.
Langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan baru pemerintah mulai diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian yang lebih terjangkau, khususnya di wilayah perkotaan yang tekanan kebutuhan rumahnya terus meningkat.