JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Deddy Sitorus, mengajukan usulan yang mengundang perhatian, yaitu agar anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk membantu pembangunan pascabencana yang melanda Sumatera.
Dalam sebuah rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026, Deddy menyampaikan bahwa dana yang semula dialokasikan untuk program MBG selama satu minggu dapat lebih efektif digunakan untuk pemulihan daerah yang terkena dampak bencana, seperti banjir yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera.
"Menurut saya, jika kita sedang bekerja dari rumah (WFH) dan anak-anak sekolah, alangkah baiknya anggaran MBG tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang terkena bencana.
Jika hanya satu minggu, dana itu sudah sangat membantu," ujar Deddy, yang dengan tegas menyampaikan harapannya agar anggaran tersebut bisa diprioritaskan untuk pemulihan daerah terdampak.
Dampak Bencana di Sumatera dan Pentingnya Empati Bersama
Usulan Deddy ini datang di tengah kesulitan yang dialami oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut.
Tidak hanya dari sisi kerugian material, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.
Bencana tersebut menuntut upaya rehabilitasi yang besar dan cepat, yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana yang ada di berbagai sektor, termasuk anggaran MBG.
Deddy menegaskan bahwa semua pihak harus saling berempati terhadap penderitaan yang dialami masyarakat di daerah-daerah tersebut.
"Jika kita tidak saling berempati terhadap penderitaan saudara-saudara kita di tiga provinsi itu, lalu siapa lagi yang akan peduli?" kata Deddy.
Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan perhatian ekstra terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak, termasuk melalui bantuan untuk mempercepat proses pemulihan daerah tersebut.
Anggaran MBG Diharapkan Bisa Digunakan Untuk Membantu Pembangunan Daerah Terdampak
Anggaran MBG memang memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, dalam situasi darurat pascabencana seperti yang terjadi di Sumatera, Deddy berpandangan bahwa anggaran tersebut bisa dipergunakan dengan lebih fleksibel.
Ia bahkan berharap bahwa jika alokasi anggaran MBG hanya digunakan untuk waktu satu minggu, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur di daerah yang hancur akibat bencana alam.
Selain itu, Deddy juga menyampaikan bahwa penggunaan anggaran ini bisa membantu daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan bahan bakar minyak (BBM), yang kini menjadi salah satu masalah besar di sejumlah wilayah, terlebih dengan situasi global yang tidak menentu akibat ketegangan di Timur Tengah.
"Dengan situasi seperti ini, kita bisa sekalian membantu negara yang sekarang tengah menghadapi potensi kekurangan BBM," tambah Deddy.
Harapan untuk Mendagri Menyampaikan Usulan ke Presiden
Deddy Sitorus berharap usulan mengenai pemanfaatan anggaran MBG ini dapat sampai ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera.
Menurut Deddy, jika usulan tersebut dibawa ke rapat terbatas (ratas), maka akan ada kesepakatan yang lebih luas dan lebih terkoordinasi dalam penyaluran bantuan pascabencana.
"Saya harap, tolong ini dibawa ke ratas, Pak, disampaikan kepada Pak Presiden secara terbuka. Kami berharap sekali agar ada perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang membutuhkan pemulihan segera," ungkap Deddy
Menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga bisa menjadi langkah besar dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pentingnya Kepedulian dan Kolaborasi dalam Rehabilitasi Pascabencana
Bencana yang terjadi di Sumatera memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam penanganan bencana.
Rehabilitasi pascabencana tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat lokal yang langsung terdampak.
Deddy menekankan bahwa langkah cepat dan tepat dalam mengalokasikan anggaran, seperti usulan pemanfaatan anggaran MBG, akan sangat menentukan keberhasilan pemulihan pascabencana.
Dengan adanya kesepakatan untuk mengalihkan sebagian dana yang tidak begitu mendesak, seperti anggaran MBG, untuk tujuan yang lebih mendesak, proses pemulihan daerah bencana bisa lebih cepat dan lebih menyeluruh.