JAKARTA - Dalam laporan terbarunya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar mengalami penghematan yang signifikan. Hal ini berimplikasi pada penghematan anggaran negara yang mencapai Rp 4,9 triliun, berkat distribusi yang lebih efisien.
Penurunan Penyaluran BBM Subsidi: Dampak Positif bagi Anggaran Negara
Data yang disampaikan oleh BPH Migas menunjukkan bahwa penyaluran Pertalite pada 2025 tercatat hanya sebesar 28.063.429 kiloliter atau sekitar 89,86% dari total kuota yang tercantum dalam APBN, yakni sebesar 31.230.017 kiloliter.
Angka ini mencerminkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, penyaluran BBM jenis Solar tercatat sebesar 18.411.366 kiloliter, atau sekitar 97,4% dari kuota 18.885.000 kiloliter.
Dalam hal ini, penurunan penyaluran BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar, memberikan kontribusi positif bagi penghematan anggaran negara.
Di sisi lain, penyaluran minyak tanah tercatat mencapai 507.944 kiloliter atau 96,75% dari total kuota APBN yang sebesar 525.000 kiloliter.
Penurunan konsumsi BBM subsidi ini menjadi bukti bahwa distribusi BBM di Indonesia telah berhasil diatur dengan baik, dan hal ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai penghematan anggaran yang cukup besar.
Efisiensi Distribusi BBM: Penghematan Sebesar Rp 4,9 Triliun
Anas menjelaskan bahwa penghematan negara yang tercatat pada 2025 mencapai total Rp 4,982 triliun. Penghematan ini berasal dari beberapa jenis BBM yang disalurkan oleh pemerintah, yaitu Solar, Pertalite, dan minyak tanah.
Sebagian besar penghematan berasal dari penurunan konsumsi Pertalite, yang mencapai penghematan sebesar 3.166.558 kiloliter atau setara dengan Rp 2,75 triliun.
Sementara itu, penghematan dari penyaluran Solar mencapai 473.634 kiloliter, yang setara dengan Rp 2,11 triliun. Penghematan dari penyaluran minyak tanah meskipun lebih kecil, namun tetap memberi kontribusi signifikan, yaitu sebesar 17.056 kiloliter atau setara dengan Rp 0,122 triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam distribusi BBM subsidi bukan hanya berpengaruh pada penghematan anggaran negara, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Dukungan Pemerintah terhadap Distribusi BBM yang Lancar
Meskipun terjadi penghematan yang signifikan dalam anggaran negara, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menekankan bahwa distribusi BBM subsidi tetap berjalan dengan lancar.
Dalam laporan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada 27 Januari 2026, Anas memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam distribusi BBM yang dapat merugikan masyarakat.
Anas mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga Desember 2025, BPH Migas telah mengawasi dengan ketat proses distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Ia menyatakan bahwa penghematan yang terjadi justru merupakan hasil dari distribusi yang lebih efisien dan pengelolaan yang lebih baik dari sisi volume penyaluran.
Keberhasilan ini juga berkat koordinasi yang baik antara pemerintah, badan pengatur, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa BBM subsidi dapat sampai ke konsumen yang membutuhkan, tanpa mengorbankan kualitas distribusi.
Pentingnya Pengelolaan BBM Subsidi bagi Stabilitas Ekonomi
Penghematan sebesar Rp 4,9 triliun dari konsumsi BBM subsidi ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana pengelolaan BBM yang tepat dapat berdampak positif terhadap ekonomi negara.
Efisiensi dalam distribusi BBM tidak hanya membantu mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dengan adanya penghematan ini, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan BBM subsidi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan bijaksana, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah diharapkan terus menjaga kestabilan distribusi dan konsumsi BBM, serta memanfaatkan penghematan tersebut untuk kepentingan pembangunan yang lebih luas.