JAKARTA - Tekanan harga batu bara global mendorong pemerintah mengubah pendekatan pengelolaan sektor mineral dan batu bara agar penerimaan negara tetap terjaga.
Fokus kebijakan tidak lagi bertumpu pada peningkatan volume produksi, melainkan pada pengendalian pasokan dan kepatuhan perusahaan tambang. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan negara bukan pajak di tengah kondisi pasar yang melemah.
Penyesuaian Strategi Pengelolaan Batu Bara
Pemerintah menilai pelemahan harga batu bara memberi dampak langsung terhadap struktur penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara.
Selama ini, kontribusi penerimaan negara dari batu bara menempati porsi terbesar dibandingkan komoditas tambang lainnya. Ketika harga mengalami penurunan tajam, penerimaan otomatis ikut tertekan meskipun volume produksi masih tinggi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak lagi menjadikan peningkatan produksi sebagai strategi utama. Pengendalian produksi dipilih agar pasokan lebih seimbang dengan permintaan pasar. Dengan demikian, tekanan harga akibat kelebihan pasokan dapat ditekan, sekaligus menjaga nilai penerimaan negara.
Dominasi Batu Bara dalam Penerimaan Negara
Struktur penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan masih sangat bergantung pada batu bara. Ketergantungan ini membuat fluktuasi harga global berpengaruh besar terhadap kondisi fiskal. Saat harga melemah, ruang fiskal ikut menyempit meskipun aktivitas produksi tetap berjalan.
Pemerintah mencatat penurunan terjadi tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga proyeksi volume produksi. Produksi batu bara pada 2024 tercatat sekitar 836 juta ton, sementara proyeksi hingga akhir 2025 berada di kisaran 750 juta ton. Angka tersebut bahkan masih berpotensi turun seiring kondisi pasar yang belum pulih.
Fokus Menjaga Penerimaan Negara
Meski harga dan volume produksi mengalami tekanan, pemerintah tetap menargetkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, pendekatan kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola.
Pemerintah menilai optimalisasi kepatuhan perusahaan tambang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan.
Langkah awal dilakukan dengan memastikan seluruh kewajiban penerimaan negara bukan pajak dibayarkan sesuai aturan. Pemerintah memanfaatkan sistem digital untuk memantau pelaporan dan pembayaran dari perusahaan tambang.
Sistem ini digunakan untuk meminimalkan potensi selisih data antara produksi, penjualan, dan kewajiban pembayaran.
Penguatan Pengawasan dan Penagihan
Selain pengawasan berbasis sistem, pemerintah juga memperkuat penagihan terhadap piutang penerimaan negara yang masih tertunggak. Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme audit apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian data. Audit dilakukan dengan melibatkan aparat pengawasan agar proses berjalan objektif dan transparan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kepatuhan perusahaan tambang dapat meningkat.
Evaluasi Skema Pengendalian Produksi
Upaya menjaga penerimaan negara tidak terlepas dari kebijakan pengendalian produksi. Pemerintah memutuskan mengembalikan skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dari sebelumnya tiga tahun menjadi satu tahun. Evaluasi menunjukkan skema jangka menengah membuat pengendalian produksi menjadi kurang efektif.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelebihan pasokan terjadi pada sejumlah komoditas tambang, termasuk batu bara dan nikel. Kondisi oversupply tersebut memberi tekanan tambahan pada harga pasar. Dengan RKAB tahunan, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar yang dinamis.
Dampak RKAB Tahunan terhadap Stabilitas Pasar
Penerapan RKAB satu tahun dinilai memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengatur produksi. Kebijakan ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan kondisi global. Dengan pengendalian yang lebih ketat, potensi kelebihan pasokan dapat ditekan.
Selain menjaga stabilitas harga, kebijakan ini juga diharapkan mendukung keberlanjutan penerimaan negara. Produksi yang lebih terkendali dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kepentingan fiskal. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang sektor pertambangan.
Arah Kebijakan ke Depan
Pengendalian produksi dan peningkatan kepatuhan menjadi dua pilar utama kebijakan sektor batu bara saat ini. Pemerintah berupaya memastikan setiap ton produksi memberikan kontribusi optimal bagi negara. Pendekatan ini dipilih agar sektor pertambangan tetap memberikan manfaat maksimal meski menghadapi tekanan harga global.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Dengan tata kelola yang lebih kuat, sektor batu bara diharapkan tetap menjadi penopang penerimaan negara.
Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan stabilitas fiskal nasional.