JAKARTA - Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan fleksibel dalam penyusunan menu program makan bergizi gratis.
Salah satu keputusan penting adalah tidak mewajibkan susu sapi sebagai menu utama secara nasional. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan kondisi ketersediaan bahan pangan di setiap daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pemaksaan penggunaan susu sapi dapat menimbulkan masalah baru. Tingginya permintaan akan berdampak langsung pada kenaikan harga susu di pasaran. Kondisi tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi keberlanjutan program.
BGN menilai bahwa keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh satu jenis bahan pangan. Kandungan gizi menjadi faktor utama dalam penyusunan menu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dianggap lebih tepat diterapkan.
Susu Sapi Tidak Bersifat Wajib Nasional
Dadan menegaskan bahwa susu sapi hanya dianjurkan bagi daerah yang memiliki peternakan sapi perah. Daerah dengan ketersediaan susu melimpah dinilai lebih siap menyajikan menu tersebut. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Untuk wilayah yang tidak memiliki peternakan sapi perah, menu susu tidak diwajibkan. Daerah diberikan kebebasan untuk mengganti susu dengan sumber gizi lain. Penggantian dilakukan dengan mempertimbangkan kandungan protein dan kalsium yang setara.
“Susunya bisa digantikan dengan sumber makanan lain yang mengandung protein dan kalsium yang setara dengan susu,” ujar Dadan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama. BGN memastikan standar gizi tetap terpenuhi meski menu berbeda.
Menghindari Keseragaman Menu Nasional
Sejak awal, BGN berupaya menghindari keseragaman menu MBG secara nasional. Menurut Dadan, keseragaman hanya diterapkan pada momen tertentu. Salah satu contohnya saat penyajian menu nasi goreng secara serentak.
Namun, kebijakan tersebut sempat menimbulkan dampak pada harga bahan pangan. Harga telur mengalami kenaikan akibat lonjakan permintaan. Kondisi ini menjadi evaluasi penting bagi BGN.
“Dan hari itu harga telor naik Rp3 ribu karena secara nasional ketika penerima manfaat masih 35 juta, dibutuhkan 2.600 ton telor,” katanya. Lonjakan permintaan secara serentak memicu tekanan pasar. Pengalaman ini menjadi dasar perubahan pendekatan menu MBG.
Strategi Menekan Lonjakan Harga Pangan
BGN kemudian menerapkan strategi penggantian bahan pangan untuk menekan lonjakan harga. Ketika harga telur atau ayam naik, SPPG diminta menghentikan sementara menu tersebut. Menu dapat diganti dengan ikan atau bahan pangan lain.
Langkah ini terbukti mampu menjaga stabilitas harga di pasaran. Saat harga ikan naik, harga telur justru cenderung stabil. Pola pengaturan ini diterapkan secara dinamis sesuai kondisi pasar.
“Dan alhamdulillah harga ikan naik, harga telurnya stabil,” ujar Dadan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan suplai dan permintaan. BGN terus memantau pergerakan harga bahan pangan.
Pengaturan Bahan Baku Berbasis Kondisi Pasar
Selain telur dan ayam, kebijakan serupa diterapkan pada bahan pangan lain. Ketika harga kentang turun, BGN mendorong SPPG untuk memasukkan kentang dalam menu. Setiap dapur dianjurkan memasak kentang minimal sekali dalam seminggu.
Langkah tersebut berdampak pada peningkatan harga kentang di pasaran. Kebijakan ini dinilai membantu petani sekaligus menjaga nilai ekonomi komoditas. Pengaturan menu menjadi instrumen stabilisasi harga.
“Jadi Badan Gizi sekarang mengatur sedemikian rupa untuk produk-produk atau bahan baku yang tekanannya terlalu tinggi, kami anjurkan untuk diganti dengan substitusi,” imbuh Dadan.
Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas sebagai kunci keberlanjutan MBG. BGN memastikan program tetap berjalan tanpa membebani pasar pangan nasional.