JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia memperoleh dukungan signifikan dari berbagai lembaga keuangan internasional untuk mempercepat program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dukungan Lembaga Keuangan Internasional
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta , Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menerima perwakilan dari beberapa lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IDB), dan German Agency for International Cooperation (GIZ). Pertemuan ini membahas dukungan terhadap percepatan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Indonesia.
Fahri Hamzah mengapresiasi dukungan tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra internasional untuk memastikan percepatan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa dukungan ini bertujuan untuk mempercepat program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun sebagai upaya mengatasi backlog perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian berkualitas. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Fahri Hamzah menekankan perlunya integrasi kebijakan serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar target pembangunan dapat tercapai dengan efektif. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki banyak mitra di pemerintah daerah yang dapat diajak bekerja sama, dan penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan arahan Presiden.
Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan
Selain dukungan dari lembaga keuangan internasional, Bank Indonesia (BI) juga berperan dalam mendukung program perumahan pemerintah. BI akan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya mendukung program perumahan terjangkau. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pihaknya berencana membeli obligasi negara senilai 150 triliun rupiah tahun ini, sebagian di antaranya akan digunakan untuk mendukung program perumahan.
Langkah ini sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta rumah terjangkau setiap tahunnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga mempertimbangkan penerbitan obligasi yang ditujukan khusus untuk mendanai program perumahan ini. Namun, karena keterbatasan hukum, BI tidak dapat membeli obligasi di pasar primer, sehingga pembelian dilakukan di pasar sekunder.
Meskipun dukungan dari berbagai pihak telah diperoleh, tantangan dalam penyediaan perumahan yang layak masih ada. Akses masyarakat terhadap perumahan berkualitas masih lemah, dan terbatasnya lahan serta lemahnya pengawasan proses alih fungsi lahan menjadi hambatan dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Selain itu, belum terintegrasinya pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang juga menjadi kendala.
Namun, dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan internasional, dan Bank Indonesia, diharapkan program pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak sosial serta ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan dapat terealisasi dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati hunian yang layak dan berkualitas.