JAKARTA - Upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi biru kembali dipertegas pemerintah melalui komitmen mempermudah perizinan serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas untuk sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong realisasi investasi secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
Target besar investasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk lima tahun ke depan menjadi dorongan utama agar berbagai program strategis dapat berjalan berkelanjutan.
Peningkatan Target Investasi Perikanan Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target investasi sektor perikanan sebesar Rp79,21 triliun untuk periode 2025–2029. Target tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 74,28 persen dibandingkan capaian investasi dari tahun 2020 hingga 2024.
Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menjelaskan bahwa untuk tahun 2025 saja, target investasi telah ditetapkan sebesar Rp13,11 triliun, namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp7,45 triliun. Hal ini membuat berbagai langkah percepatan menjadi penting agar target dapat tercapai sebagaimana direncanakan.
“Oleh karena itu, kami perlu mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan agar dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Rudy dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang kemitraan seluas-luasnya, termasuk kerja sama dengan negara sahabat melalui kegiatan Investment and Business Matching. Melalui kegiatan tersebut, KKP menargetkan tambahan investasi sekitar Rp2 triliun yang diharapkan dapat masuk ke sektor kelautan dan perikanan nasional.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan perizinan, pemberian insentif, hingga jaminan keamanan dan stabilitas politik bagi investor. Selain itu, peningkatan konektivitas serta penyediaan sumber daya manusia yang terampil turut dilakukan agar kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan semakin kompetitif.
Penguatan Program Ekonomi Biru untuk Keberlanjutan
Dalam mendorong iklim investasi, pemerintah tidak hanya menekankan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan melalui prinsip Ekonomi Biru. KKP menerapkan sejumlah kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta pengembangan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir dan darat.
Upaya pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil juga menjadi prioritas. Kegiatan pembersihan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan merupakan salah satu contoh program berbasis komunitas yang terus diperluas.
Selain menjaga ekosistem, kegiatan ini dinilai dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat pesisir.
KKP juga memperkuat sistem pendukung melalui pengembangan ocean big data yang menggunakan teknologi satelit. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas produk perikanan baik dari aspek keamanan konsumsi, ketertelusuran, maupun standar keberlanjutan.
“Implementasi Ekonomi Biru dan ocean big data diyakini akan mampu mewujudkan produk perikanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, tertelusur, dan berkelanjutan yang telah menjadi persyaratan untuk meningkatkan daya saing di pasar peluang,” ujar Rudy.
Peluang Kemitraan dan Dukungan Pemerintah
Untuk mencapai target investasi yang ambisius, KKP membuka pintu lebar kepada investor domestik maupun internasional.
Pertemuan bisnis melalui Investment and Business Matching menjadi sarana penting untuk mempertemukan para pelaku usaha dari berbagai negara dengan potensi usaha di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap semakin banyak kesepakatan perdagangan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Selain penyederhanaan proses perizinan, pemerintah juga terus membenahi sistem integrasi layanan agar investor dapat memperoleh informasi, jaminan, dan dukungan secara cepat. Stabilitas politik dan keamanan nasional yang terjaga menjadi nilai tambah bagi investor untuk menanamkan modal pada sektor ini.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah memperkuat sektor kelautan sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Di samping itu, penerapan standar keberlanjutan dalam setiap kegiatan usaha perikanan dinilai mampu menarik investor yang mengutamakan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
Melalui penyeimbangan antara eksploitasi dan konservasi, sektor perikanan Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengakselerasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai strategi, mulai dari penyederhanaan perizinan, penguatan Ekonomi Biru, hingga pemanfaatan ocean big data.
Target investasi sebesar Rp79,21 triliun menjadi dorongan penting agar sektor ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan kemitraan global, dukungan kebijakan yang kuat, serta pengelolaan berkelanjutan, sektor perikanan diyakini mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dalam beberapa tahun mendatang.