JAKARTA - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menegaskan bahwa jumlah ahli gizi di Indonesia masih memadai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum PERSAGI, Ir. Doddy Izwardy, menyatakan bahwa persepsi mengenai kekurangan tenaga ahli gizi tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, kesulitan yang dialami sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih disebabkan kendala teknis di daerah, bukan jumlah tenaga yang kurang.
“Cukup. Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu,” tegas Doddy. Pernyataan ini menegaskan kesiapan organisasi profesi dalam memenuhi kebutuhan Program MBG di seluruh wilayah.
Distribusi Tenaga Ahli Gizi dan Lulusan Baru
Setiap tahun pendidikan gizi menghasilkan sekitar 11.000 lulusan baru. Hanya saja, distribusi tenaga ahli gizi ini belum terpetakan secara optimal, sehingga keberadaan mereka sering kali tidak tercatat secara menyeluruh.
Doddy menekankan bahwa permasalahan yang muncul di lapangan seringkali karena proses pencarian ahli gizi di daerah yang belum efisien. “Mungkin pemiliknya bilang, ‘Oh kami kesulitan mendapatkan ahli gizi.’ Ya, itu soal pencarian saja,” ujarnya.
PERSAGI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui nota kesepahaman (MoU) dan sedang menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempermudah pemetaan dan penempatan ahli gizi ke SPPG.
Kolaborasi ini diharapkan memastikan distribusi tenaga ahli gizi lebih merata dan memudahkan penempatan mereka di berbagai fasilitas pelayanan gizi, termasuk yang membutuhkan dukungan intensif.
Struktur Organisasi dan Koordinasi Mendukung Mobilisasi
PERSAGI memiliki jaringan yang terstruktur mulai dari 35 DPD di tingkat provinsi hingga lebih dari 500 DPC di kabupaten/kota. Struktur organisasi ini memungkinkan pendataan dan mobilisasi tenaga ahli dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
Kementerian Kesehatan pun telah memulai pemetaan jumlah ahli gizi aktif, termasuk yang bekerja secara sukarela. Meski begitu, perpindahan tenaga dari fasilitas pemerintah ke SPPG tetap memerlukan persetujuan pemerintah daerah sesuai regulasi.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi profesi dianggap penting untuk memastikan keterlibatan tenaga ahli gizi secara optimal. Dengan koordinasi yang baik, kualitas implementasi Program MBG di lapangan dapat terjaga.
Siap Menghadapi Tantangan Lapangan dan Meningkatkan Kualitas MBG
Ketua Umum PERSAGI menegaskan bahwa organisasi profesi siap mendukung Program MBG di seluruh Indonesia, sehingga kekhawatiran terkait kekurangan tenaga gizi dapat diminimalkan.
PERSAGI juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam memastikan program berjalan efektif, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat. Ahli gizi tidak hanya bertugas memantau kualitas makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait gizi seimbang.
Melalui pemetaan yang tepat, koordinasi intensif, dan mobilisasi tenaga ahli, program MBG diharapkan berjalan lancar. Semua pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi—memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program.
Kesiapan PERSAGI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung implementasi program nasional yang fokus pada peningkatan gizi masyarakat.
Program MBG kini tidak hanya menjadi strategi nasional untuk meningkatkan asupan gizi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif tenaga ahli gizi di lapangan, sehingga kualitas layanan dapat terjaga secara merata di seluruh Indonesia.