JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung sektor perumahan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi sarana utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hingga akhir Oktober 2025, pembiayaan KPP telah tersalurkan sebesar Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM, baik di sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
Penyaluran ini terdiri dari Rp28,1 miliar untuk tujuh pelaku UMKM di sisi supply dan Rp12,66 miliar untuk 34 pelaku UMKM di sisi demand. Capaian ini setara dengan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang menurut data kementerian terkait mencapai Rp267 miliar dengan 117 debitur.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menekankan bahwa KPP hadir untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan sekaligus membantu pelaku usaha memperkuat daya saing di sektor riil.
“BNI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Iqbal.
Dukungan Program untuk Supply dan Demand UMKM
Pada sisi supply, KPP mendukung pengembang, kontraktor, dan pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta barang dan jasa. Sementara pada sisi demand, fasilitas ini dimanfaatkan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah maupun toko yang mendukung kegiatan usaha.
Program KPP yang diluncurkan pada Oktober 2025 ini memiliki mekanisme serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maupun kanal digital resmi BNI.
Proses pengajuan mencakup analisis, persetujuan, dan pencairan dana yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Dalam menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi optimalisasi ekosistem perumahan dengan melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan; sinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha; hingga penggunaan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan Credit Scoring System dalam menilai karakter serta kapasitas calon debitur.
BNI juga melakukan monitoring portofolio kredit secara berkala agar tetap sesuai dengan profil risiko perusahaan.
Optimisme Target Penyaluran dan Kolaborasi Strategis
Iqbal menambahkan bahwa BNI optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun, dengan porsi Rp100 miliar di sisi supply dan Rp150 miliar di sisi demand.
Program ini dinilai menjadi solusi inovatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki rumah yang juga dapat difungsikan sebagai tempat usaha.
Sebagai langkah percepatan, BNI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Salah satu wujud sinergi adalah kegiatan Sosialisasi KPP Nasional yang digelar bersama kementerian terkait di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang.
“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM,” tegas Iqbal.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan, mempercepat penyaluran pembiayaan, dan memastikan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga dukungan menyeluruh untuk mengembangkan usahanya.
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Melalui program KPP, BNI berperan aktif dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan komitmen BNI sebagai agent of development yang mendukung pembangunan sektor riil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BNI menekankan bahwa fokus pada pembiayaan UMKM perumahan tidak hanya membantu pelaku usaha memiliki aset produktif, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan rumah layak huni berjalan seiring dengan pertumbuhan usaha.
Program ini dirancang untuk mendorong sinergi antara sektor finansial, pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan pengembang, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor perumahan.
Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan program KPP akan menjadi model inovatif yang dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah. Hal ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi sektor perumahan nasional.