JAKARTA - Transformasi layanan transportasi publik di Jawa Barat terus menunjukkan kemajuan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) untuk memperkuat pengembangan jaringan perkeretaapian dan konektivitas antarmoda di wilayah tersebut.
Langkah ini menandai babak baru kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan, di Gedung Bale Pakuan, Kota Bandung.
Komitmen KAI Dorong Modernisasi dan Elektrifikasi Jalur KA
Dalam kesempatan tersebut, KAI menegaskan dukungannya terhadap rencana realisasi sejumlah proyek perkeretaapian di Jawa Barat yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi publik sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia itu.
Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi secara aktif dalam pengembangan layanan berbasis elektrifikasi di Jawa Barat.
“KAI berkomitmen mengoptimalkan sumber daya dan infrastruktur untuk menciptakan layanan perkeretaapian yang makin inklusif. Kami siap berkolaborasi dengan korporasi nasional dalam pengembangan elektrifikasi di sejumlah jalur utama di Jawa Barat,” ujarnya, dikutip dari laman resmi KAI.
Elektrifikasi Jalur Padalarang–Cicalengka Jadi Prioritas
Salah satu proyek yang akan segera direalisasikan adalah elektrifikasi jalur kereta api Padalarang–Cimahi–Bandung–Cicalengka. Jalur ini nantinya akan mendukung operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Bandung Raya, yang diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Bandung.
Peningkatan kapasitas dan elektrifikasi jalur ini diyakini dapat menekan kemacetan lalu lintas di jalur utama Bandung Raya sekaligus mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi.
Selain itu, KAI bersama Kemenhub dan Pemprov Jabar juga berkomitmen untuk mempercepat reaktivasi jalur-jalur kereta nonaktif, terutama yang memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata daerah.
Jalur Pertanian dan Ekonomi Rakyat Jadi Fokus
Tidak hanya pada sektor transportasi penumpang, kerja sama ini juga mencakup pengembangan angkutan barang berbasis rel, termasuk program KA khusus petani.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan memberikan subsidi angkutan hasil pertanian menggunakan layanan KA guna menekan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jika jalur-jalur pertanian dan produksi bisa terhubung dengan rel, biaya logistik akan turun dan ekonomi rakyat akan meningkat. Ini langkah konkret untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menambahkan, kerja sama tersebut menjadi momentum kebangkitan transportasi berbasis rel di Jawa Barat, yang selama ini dianggap sebagai moda paling efisien dan ramah lingkungan.
“Transportasi paling efisien, ramah lingkungan, dan menyenangkan adalah kereta api. Kami berharap jalur-jalur lama dapat diaktifkan kembali agar hasil pertanian, perkebunan, hingga pariwisata dapat tumbuh lebih pesat,” ujarnya.
Dorong Kebangkitan Jalur Lama dan Pariwisata
Upaya reaktivasi jalur nonaktif juga diharapkan mampu membuka akses menuju berbagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat, seperti kawasan Pangandaran, Ciwidey, dan Sukabumi.
Melalui konektivitas berbasis rel, wisatawan akan memiliki alternatif transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman. Dampaknya, roda ekonomi daerah akan semakin berputar, terutama di sektor UMKM dan pariwisata.
Pemerintah provinsi dan KAI juga menyiapkan rencana integrasi antar-moda untuk mempermudah akses masyarakat dari stasiun menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi dan wisata.
Kemenhub: Kolaborasi Jadi Model Pengembangan Nasional
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut kerja sama ini sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam menciptakan ekosistem transportasi publik yang terintegrasi.
“Kementerian Perhubungan berkomitmen memperkuat layanan transportasi publik, khususnya perkeretaapian di Jawa Barat. Melalui kerja sama ini, kita memastikan akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau dan berdaya saing terus meningkat,” kata Dudy.
Ia menambahkan, kolaborasi seperti ini akan menjadi model pengembangan transportasi nasional di masa depan, di mana keterpaduan antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan.
Mewujudkan Konektivitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Jabar
Kesepakatan antara KAI, Kemenhub, dan Pemprov Jabar ini bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan langkah strategis menuju integrasi transportasi modern di Jawa Barat.
MoU tersebut mencakup pedoman bersama dalam pengembangan jaringan perkeretaapian, integrasi antar moda, pengelolaan aset, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi.
Dengan dukungan seluruh pihak, Jawa Barat diharapkan menjadi contoh sukses pengembangan transportasi publik berbasis rel di Indonesia—modern, terjangkau, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kolaborasi ini sekaligus menegaskan posisi KAI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan transportasi Indonesia yang berdaya saing tinggi, berorientasi pada keselamatan, dan ramah lingkungan.