JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 saat ini baru mencapai sekitar 25 persen.
Langkah awal seperti pembayaran uang muka akomodasi di Arafah dan Mina telah dilakukan, sementara pembahasan BPIH dengan DPR terus berlanjut. Calon jemaah dihimbau mulai menyiapkan dana agar pelunasan berjalan lancar sebelum akhir tahun.
Persiapan Awal Penyelenggaraan Haji
Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah memulai sejumlah langkah awal persiapan haji 2026. Salah satunya adalah pengambilan tempat di Arafah dan Mina, serta pembayaran sebagian uang muka akomodasi untuk kedua lokasi tersebut.
“Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan. Karena kita sudah mengambil tempat di Arafah Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” ujar Irfan.
Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi agar seluruh penyelenggaraan haji dapat berjalan sesuai rencana.
Irfan menekankan bahwa tahapan awal ini penting untuk memastikan kesiapan fasilitas dan layanan bagi jemaah. Persiapan yang matang akan mendukung kelancaran ibadah serta memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat.
Pembahasan BPIH dan Peran DPR
Selain persiapan fisik, pemerintah tengah menunggu pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 bersama DPR. Proses ini diharapkan rampung tepat waktu agar pelunasan biaya oleh calon jemaah bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2025.
“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati dan keluar keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa pelunasan,” kata Irfan. Menurutnya, pelunasan yang lebih awal memberi jemaah waktu cukup untuk menyiapkan dana dan mengatur perjalanan ibadah dengan lebih tenang.
Irfan menambahkan bahwa DPR saat ini sedang reses dan pembahasan Panja BPIH kemungkinan akan dimulai sekitar pertengahan Oktober. Penetapan BPIH yang tepat waktu menjadi kunci agar seluruh proses operasional haji bisa berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
Himbauan bagi Calon Jemaah
Dengan target pelunasan BPIH sebelum Desember, Irfan mengimbau calon jemaah mulai menyiapkan dana dari sekarang. Persiapan lebih awal akan membantu calon jemaah mengatur keuangan dan memastikan proses pelunasan berjalan tepat waktu.
“Itu harusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” ujar Irfan. Imbauan ini sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tidak menunda-nunda pembayaran dan dapat mengikuti prosedur penyelenggaraan haji dengan nyaman.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapan administratif lainnya, termasuk dokumen perjalanan dan koordinasi dengan pihak terkait. Langkah-langkah ini akan mendukung kelancaran ibadah bagi seluruh jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Target Penetapan BPIH 2026
Sebelumnya, Irfan menyampaikan bahwa penetapan BPIH 2026 ditargetkan rampung pada November 2025. Penetapan lebih cepat diharapkan memberikan kepastian lebih awal bagi calon jemaah dan memudahkan persiapan seluruh kegiatan penyelenggaraan haji.
“Kita harapkan mungkin November sudah ada putusan tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” ujar Irfan.
Selain itu, ia mendorong Komisi VIII DPR segera membentuk Panja BPIH agar pembahasan biaya dan teknis penyelenggaraan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Tentu kita ingin Panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita,” tambahnya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap seluruh persiapan haji 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah.