JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional selalu diwarnai berbagai kebijakan strategis pemerintah yang mencakup sektor energi, fiskal, ketenagakerjaan hingga penguatan lembaga keuangan. Berbagai isu tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
Pada Rabu, sejumlah peristiwa ekonomi penting menjadi perhatian publik. Mulai dari gagasan pemanfaatan sumber energi alternatif hingga upaya pemerintah menyiapkan regulasi baru bagi pekerja di sektor digital.
Selain itu, perkembangan penerimaan negara juga menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dari sektor perpajakan serta kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, langkah-langkah penguatan kelembagaan sektor keuangan turut menjadi bagian dari agenda penting pemerintah.
Berbagai kabar tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kebijakan yang menyentuh berbagai sektor strategis. Berikut rangkuman sejumlah berita ekonomi yang terjadi kemarin dan layak disimak kembali.
Alternatif Energi Dari Jagung Dan Tebu
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi di tengah krisis global, termasuk kemampuan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu.
"Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Pemanfaatan bahan baku pertanian sebagai sumber energi alternatif juga dinilai dapat memperkuat diversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Selain itu, pengembangan energi berbasis komoditas domestik juga dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian serta membuka peluang industri baru yang berbasis energi terbarukan.
Penerimaan Pajak Tumbuh Hingga Februari
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.
Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Pertumbuhan penerimaan pajak ini menjadi salah satu indikator positif bagi kinerja fiskal negara pada awal tahun anggaran.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target. Meski demikian, penerimaan pada sektor ini masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan negara masih dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, baik domestik maupun global. Pemerintah pun terus memantau perkembangan penerimaan negara guna memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sepanjang tahun.
Program PLTS Dorong Elektrifikasi Nasional
Selain fokus pada penerimaan negara, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sektor energi terbarukan.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari percepatan program elektrifikasi dan swasembada energi nasional.
Ia mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Pengembangan PLTS dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.
Dengan potensi sinar matahari yang melimpah di berbagai wilayah Indonesia, energi surya dianggap memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber listrik ramah lingkungan.
Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses listrik di berbagai daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.
Penguatan Lembaga Keuangan Dan Perlindungan Pekerja
Selain kebijakan di sektor energi dan fiskal, perkembangan penting juga terjadi pada sektor keuangan dan ketenagakerjaan.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Friderica Widyasari Sari alias Kiki sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Setelah melalui rapat internal, Komisi XI juga menyepakati Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK OJK.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses penguatan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan baru terkait perlindungan pekerja di sektor digital.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.
“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih jelas bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari platform digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja platform terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, pemerintah menilai perlu adanya kerangka hukum yang mampu menyesuaikan dengan dinamika dunia kerja modern.
Upaya ini juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja yang ditawarkan platform digital dengan perlindungan hak-hak pekerja.
Berbagai perkembangan ekonomi tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempersiapkan masa depan pembangunan nasional.
Mulai dari penguatan sektor energi, peningkatan penerimaan negara, hingga perlindungan pekerja di era digital menjadi bagian dari agenda penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
