JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif dan empati. 

Fokus utama adalah memberikan layanan yang bermartabat bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Upaya ini diharapkan memperkuat kenyamanan dan rasa aman jamaah selama menjalankan ibadah.

Petugas Haji Perempuan Tingkatkan Pelayanan

Kehadiran petugas haji perempuan dinilai sangat strategis dalam memastikan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan jamaah perempuan dan lansia. 

Menteri Arifah menekankan bahwa keterlibatan mereka juga memperkuat rasa aman selama pelaksanaan ibadah haji. Dengan dukungan petugas perempuan, interaksi dengan jamaah menjadi lebih empatik dan responsif.

Pembekalan kepada calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi disampaikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis. Arifah Fauzi menyampaikan arahan langsung agar petugas memahami kebutuhan spesifik jamaah. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan layanan haji yang bermartabat dan inklusif.

Kemenhaj mencanangkan Haji Ramah Lansia dan Perempuan sebagai program prioritas. Target keterlibatan 33 persen petugas perempuan menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas pelayanan. Program ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap jamaah berhak menerima perhatian dan perlindungan yang memadai.

Peran Petugas Haji dalam Perlindungan Jamaah

Menteri Arifah menegaskan petugas haji bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan di lapangan. Mereka memiliki peran langsung dalam memastikan keselamatan dan perlindungan jamaah. Setiap tindakan petugas dapat memengaruhi kenyamanan serta pengalaman spiritual jamaah secara keseluruhan.

“Petugas haji adalah representasi kehadiran negara. Layani jamaah dengan empati, jangan merasa paling tahu, dan jangan mengabaikan kebutuhan spesifik jamaah, khususnya perempuan dan lansia,” tegas Menteri Arifah. 

Pernyataan ini menegaskan pentingnya empati dalam pelayanan haji. Pesan ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua petugas di lapangan.

Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi jamaah. Dengan pengetahuan yang memadai, petugas dapat menyesuaikan pelayanan sesuai kebutuhan individu. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap haji yang aman dan nyaman.

Tantangan Haji Ramah Perempuan dan Lansia

Menteri PPPA juga menyoroti berbagai tantangan penyelenggaraan haji yang ramah perempuan. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas yang ramah privasi, sehingga memerlukan perhatian khusus. Selain itu, mekanisme pengaduan yang minim membuat perlindungan jamaah menjadi kurang optimal.

Rendahnya pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender juga menjadi hambatan. Petugas perlu dilatih agar lebih peka terhadap masalah tersebut. Tantangan ini menuntut sinergi antarinstansi dan kesadaran penuh dari seluruh penyelenggara haji.

Upaya memperbaiki fasilitas dan mekanisme layanan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga lansia dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, prinsip inklusivitas benar-benar diterapkan. Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan agar haji menjadi ibadah yang nyaman bagi semua.

Dukungan KemenPPPA untuk Jamaah Perempuan

Arifah Fauzi menegaskan bahwa KemenPPPA memiliki mandat melindungi jamaah perempuan. Hal ini mencakup kesehatan reproduksi, keamanan, privasi, pendampingan ibadah, dan dukungan psikososial. Pendekatan ini memastikan perlindungan menyeluruh selama ibadah haji berlangsung.

Program Haji Ramah Perempuan dan Lansia menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Melalui pendampingan dan pengawasan, setiap hak jamaah dijaga secara optimal. Keterlibatan petugas perempuan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, KemenPPPA terus memantau pelaksanaan layanan di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki prosedur. Strategi ini diharapkan menciptakan pengalaman haji yang inklusif dan empatik bagi semua jamaah.

Menuju Haji Inklusif dan Bermartabat

Menteri Arifah menekankan pentingnya perspektif kesetaraan dalam setiap layanan haji. Semua proses pelayanan harus memperhatikan kebutuhan spesifik jamaah. Penerapan prinsip inklusif ini menjadi landasan utama bagi kualitas penyelenggaraan haji.

Kolaborasi antara KemenPPPA, Kemenhaj, dan petugas haji menjadi kunci keberhasilan program. Sinergi ini memastikan setiap kebijakan dan layanan benar-benar ramah perempuan dan lansia. Dengan dukungan penuh, haji dapat menjadi ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jamaah.

Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran petugas dan kualitas fasilitas. Penguatan kapasitas, pelatihan, dan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik jamaah menjadi prioritas. Langkah-langkah ini mengokohkan prinsip bahwa haji adalah ibadah yang menghormati semua pihak.