JAKARTA - Sektor pariwisata kembali mendapat sorotan sebagai penggerak ekonomi nasional yang dinilai memiliki daya ungkit besar dan berkelanjutan.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan bahwa jika dikelola secara serius, pariwisata bahkan mampu menghasilkan output ekonomi yang melampaui sektor pertambangan. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI.
Dalam rapat yang menghadirkan perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Lingkungan Hidup itu, Bonnie menekankan pentingnya melihat potensi ekonomi jangka panjang dari sektor yang ramah lingkungan.
Menurutnya, pariwisata tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja luas tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan seperti sektor ekstraktif.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan soal arah pembangunan nasional yang masih kerap bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Bonnie menilai, Indonesia memiliki modal budaya, sejarah, dan alam yang jauh lebih berkelanjutan untuk dikembangkan melalui pariwisata.
Perbandingan Kontribusi Pariwisata Dan Pertambangan
Bonnie Triyana secara tegas membandingkan dampak ekonomi sektor pariwisata dengan pertambangan. Ia mencontohkan Bali sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi.
Menurutnya, output ekonomi dan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata Bali dapat melampaui kontribusi sektor pertambangan di Papua.
“Kalau kita bandingkan total dari sektor pariwisata di Bali itu output ekonominya dan juga tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata itu bisa lebih besar ketimbang sektor pertambangan yang ada di Papua,” kata Bonnie dalam rapat tersebut.
Ia memaparkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai sekitar seribu triliun rupiah dan mampu menyerap hingga 25 juta tenaga kerja. Data tersebut, menurut Bonnie, menjadi bukti kuat bahwa pariwisata layak dijadikan fokus pembangunan ekonomi nasional.
“Dengan kata lain, kalau kita mau serius atau mau menyeriusi pariwisata ini kita nggak perlu lagi membuka tambang secara masif. Karena pariwisata itu lebih sustainable dan tidak melakukan destruksi, kerusakan alam, lingkungan, dan juga bukan hal yang saya kira ekstraktif,” ujarnya.
Cagar Budaya Dan Tantangan Pembangunan Ekstraktif
Dalam kesempatan yang sama, Bonnie juga menyoroti potensi besar pengembangan destinasi wisata berbasis cagar budaya. Salah satu contoh yang ia angkat adalah Situs Muara Jambi di Provinsi Jambi. Kawasan cagar budaya seluas sekitar 3.000 hektare tersebut dinilai memiliki nilai sejarah dan peradaban yang sangat tinggi.
Namun, di sisi lain, Bonnie mengungkapkan adanya tantangan serius akibat bersinggungannya kawasan tersebut dengan aktivitas pertambangan batu bara. Ia menyebut bahwa beberapa temuan arkeologis di kawasan Muara Jambi bahkan tertimbun oleh tumpukan batu bara.
“Bahkan ada beberapa temuan arkeologis di sana yang ketimbun sama stockpile-nya batu bara,” ujarnya.
Sebagai ahli sejarah, Bonnie memandang Muara Jambi memiliki daya tarik luar biasa karena merupakan pusat peradaban Buddha di masa lampau dan berkaitan dengan tokoh besar seperti Atisha Dipankara.
Ia menyebut bahwa Dalai Lama pernah menyampaikan bahwa gurunya berasal dari Swarnadwipa, yang merujuk pada wilayah Sumatera, termasuk Muara Jambi.
“Dalam sebuah wawancara pernah Dalai Lama itu bicara bahwa guru kami itu dari Swarnadwipa, dari Sumatera, dari Muara Jambi. Bisa dibayangkan kalau kita kelola narasi itu secara profesional,” kata Bonnie.
Narasi Kuat Dan Hospitality Jadi Kunci Pariwisata
Lebih jauh, Bonnie menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam dan sejarah. Menurutnya, narasi yang kuat dan pengelolaan yang tekun menjadi kunci utama keberhasilan destinasi wisata.
Ia mencontohkan kisah fiksi Hans Brinker di Belanda yang mampu diangkat menjadi daya tarik wisata utama karena dikelola secara konsisten dan profesional.
Ia juga menyinggung kisah-kisah lokal Indonesia seperti Siti Nurbaya dan Malin Kundang yang dinilai belum dikelola secara optimal. Menurut Bonnie, Indonesia kerap memiliki banyak inisiatif, tetapi kurang tekun dalam pengelolaan jangka panjang.
“Kalau misalkan di Sumatera Barat kita punya, siapa namanya dulu? Siti Nurbaya. Maling Kundang. Nah ini kan kita tuh enggak tekun, kita tuh penyakitnya inisiatif banyak, tapi enggak tekun dikelola,” katanya.
Selain narasi, Bonnie menegaskan bahwa faktor hospitality atau keramahan masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan pariwisata. Ia mengkritik masih maraknya praktik penembakan harga dan pungutan liar di sejumlah destinasi wisata. Salah satu contoh yang sempat viral terjadi di kawasan Carita, Banten, yang dinilainya mencoreng citra pariwisata nasional.
“Hospitality-nya gak ada. Itu syarat utama saya pikir dari pariwisata itu, hospitality,” tegas Bonnie.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan, ramah, dan berorientasi pada kualitas layanan. Dengan pendekatan tersebut, pariwisata diyakini mampu menjadi motor ekonomi nasional tanpa mengorbankan lingkungan dan warisan budaya.
