JAKARTA - Penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi perhatian utama industri perbankan pada awal 2026.
Meski UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat perbankan mengambil sikap lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang dinilai masih cukup tinggi. Tekanan ekonomi yang berlangsung sepanjang 2025 memberikan dampak berantai terhadap aktivitas usaha skala kecil.
Perlambatan konsumsi masyarakat menengah, penurunan permintaan, serta sikap pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi menjadi faktor yang memengaruhi kinerja UMKM.
Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Situasi ini mendorong lembaga jasa keuangan memperketat penilaian kredit, terutama pada segmen usaha yang dinilai paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Kehati-hatian ini menjadi strategi perbankan untuk menjaga kualitas aset dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Perbankan Perketat Penyaluran Demi Mitigasi Risiko
Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank, Ganda Raharja Rusli, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM pada 2025 jauh lebih kecil dibandingkan 2024.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kondisi ekonomi UMKM yang mengalami stagnansi bahkan penurunan di sejumlah sektor.
Ganda menjelaskan bahwa perlambatan penyaluran kredit tidak dapat dilepaskan dari menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, pelaku usaha yang masih bersikap wait and see turut memberikan efek berantai terhadap UMKM yang selama ini berperan sebagai pendukung sektor produksi.
“Kelesuan ini menjadikan Lembaga Jasa Keuangan lebih berhati-hati di pembiayaan UMKM, untuk mencegah kegagalan bayar dari kredit sektor UMKM,” kata Ganda.
Ia menambahkan bahwa tekanan pada segmen UMKM diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini. Risiko pembiayaan dinilai cukup merata, baik pada UMKM konsumsi seperti makanan dan minuman, maupun UMKM produksi yang menjadi bagian dari rantai pasok pelaku usaha skala lebih besar.
Oleh karena itu, lembaga keuangan dituntut memiliki sistem penyaringan yang kuat serta monitoring usaha yang berkelanjutan.
Perlunya Strategi Dan Dukungan Pemerintah
Di tengah tantangan tersebut, Bank Syariah Indonesia menilai pertumbuhan UMKM yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada penyaluran modal. Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung ekosistem UMKM secara menyeluruh.
“Dukungan pemerintah tidak bisa berhenti pada akses modal saja. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah integrasi data dan pendampingan berkelanjutan,” kata Kemas Erwan Husainy.
Menurutnya, integrasi data antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha akan memudahkan proses penilaian kredit serta membantu bank memahami profil risiko UMKM secara lebih akurat. Selain itu, pendampingan berkelanjutan dinilai penting agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, manajemen keuangan, dan daya saing.
Dengan adanya pendampingan yang tepat, risiko kredit bermasalah dapat ditekan tanpa harus menghambat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pengelolaan risiko.
Dampak Selektivitas Terhadap Pertumbuhan Kredit UMKM
Sikap selektif perbankan juga dikonfirmasi oleh Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perbankan memang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke segmen konsumsi dan UMKM.
Hal ini salah satunya tercermin dari koreksi pertumbuhan kredit UMKM pada November 2025. Perry menjelaskan bahwa secara umum minat penyaluran kredit perbankan masih terjaga.
Hal tersebut terlihat dari persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang cenderung semakin longgar. Namun, pengecualian terjadi pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat meningkatnya risiko kredit.
“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry.
Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada pertumbuhan kredit UMKM yang secara tahunan mengalami kontraksi. Pada November 2025, pertumbuhan kredit UMKM tercatat turun sebesar 0,64 persen secara year on year.
Angka ini menjadi sinyal bahwa sektor UMKM masih menghadapi tantangan berat di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Ke depan, keseimbangan antara kehati-hatian perbankan dan dukungan terhadap UMKM menjadi kunci. Strategi selektif yang disertai pendampingan dan integrasi data diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan UMKM tetap memiliki akses pembiayaan untuk bertahan dan berkembang.
